Pemerintah Lakukan Efisiensi, Program MBG Dikurangi Menjadi 5 Hari Per Pekan
Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah strategis untuk melakukan efisiensi anggaran di tengah situasi global yang dipengaruhi konflik Timur Tengah. Salah satu program yang mengalami penyesuaian adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang kini akan disalurkan selama 5 hari dalam sepekan, turun dari sebelumnya.
"Pemerintah mendorong optimalisasi dari program MBG sebagai program, dan program ini diarahkan untuk penyediaan makanan segar selama 5 hari dalam seminggu," tegas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers daring yang digelar pada Selasa (31/3/2026).
Pengecualian untuk Daerah 3T dan Wilayah Stunting Tinggi
Meskipun terjadi pemangkasan, Airlangga menekankan bahwa pembagian MBG tetap memperhitungkan beberapa pengecualian penting. Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) serta wilayah dengan angka stunting yang tinggi akan mendapatkan perlakuan khusus dalam penyaluran program ini.
"Tetap memperhatikan pengecualian seperti untuk asrama, daerah 3T dan daerah dengan tingkat stunting yang tinggi. Potensi penghematan dari kegiatan ini mencapai Rp20 triliun," jelas Airlangga lebih lanjut.
Mekanisme Penyaluran Disesuaikan dengan Kehadiran Siswa
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, sebelumnya telah merespons rencana efisiensi ini dengan menjelaskan mekanisme penyaluran yang akan diterapkan. Menurut Dadan, penyaluran MBG akan disesuaikan secara langsung dengan kehadiran siswa di sekolah masing-masing.
"Khusus untuk anak sekolah, MBG akan disalurkan bila mereka hadir di sekolah. Jika sekolah lima hari, maka mereka akan mendapatkan MBG lima hari, sementara jika ada sekolah yang enam hari, maka MBG diberikan enam hari. Berdasarkan data yang ada, mayoritas lama sekolah lima hari," papar Dadan seperti dilansir Antara pada Jumat (27/3).
Bagian dari Transformasi Struktural Menuju Ekonomi Efisien
Airlangga Hartarto menegaskan bahwa langkah efisiensi ini merupakan bagian integral dari transformasi struktural yang sedang dijalankan pemerintah untuk menuju ekonomi yang lebih efisien dan produktif. Dia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk turut mendukung implementasi kebijakan ini.
"Pemerintah mengajak seluruh masyarakat dan dunia usaha untuk tetap produktif serta berpartisipasi aktif dan mendukung efisiensi dan budaya kerja ini," imbuhnya dalam konferensi pers tersebut.
Kebijakan Efisiensi Lainnya: WFH bagi ASN
Selain penyesuaian program MBG, pemerintah juga telah menetapkan kebijakan bekerja dari rumah atau WFH sehari dalam sepekan khusus untuk aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan yang akan berlaku setiap hari Jumat ini mulai efektif pada 1 April 2026.
"Penerapan work from home bagi ASN di instansi pusat dan daerah yang dilakukan satu hari kerja dalam seminggu yaitu tiap hari Jumat," jelas Airlangga. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk efisiensi, tetapi juga mendorong percepatan tata kelola pelayanan publik yang berbasis digital.
Dengan berbagai langkah efisiensi yang diambil, pemerintah berharap dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran negara sambil tetap menjaga kualitas pelayanan publik, terutama dalam program-program strategis seperti MBG yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat.
