Komite Percepatan Transformasi Digital (KPTDP) yang dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan mengadakan pertemuan dengan mantan Perdana Menteri Inggris sekaligus Executive Chairman Tony Blair Institute (TBI), Tony Blair, di Kantor Dewan Energi Nasional (DEN) pada Senin (6/7/2026). Pertemuan ini membahas upaya percepatan digitalisasi birokrasi guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia.
Digitalisasi dan AI sebagai Solusi Integrasi
Luhut Pandjaitan menyatakan bahwa digitalisasi yang dipadukan dengan penerapan kecerdasan buatan (AI) dapat membantu integrasi di berbagai sektor serta menjadi solusi untuk permasalahan di lapangan. Penerapan Digital Publik Infrastruktur (DPI) sebagai fondasi sistem teknologi diyakini mampu memberikan kemudahan akses layanan publik, salah satu contohnya adalah sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos).
“Penerapan pemerintah digital didukung dengan AI menjadi solusi terbaik untuk menjalankan setiap program prioritas Presiden. Kita tidak ingin kehilangan momen, karena memang dengan pemerintah digital, kita bisa efisien, transparan, dan mengurangi tatap muka,” ujar Luhut dalam keterangan tertulis.
Piloting Digitalisasi Bansos di Banyuwangi dan Rencana Perluasan
KPTDP telah melaksanakan piloting digitalisasi bantuan sosial di Kabupaten Banyuwangi dan saat ini sedang mempersiapkan perluasan implementasi ke 42 kabupaten/kota, dengan tambahan satu kota yaitu Kota Batam serta satu provinsi yaitu Bali. Pelaksanaan piloting ini memberikan pembelajaran penting terkait percepatan proses dan penguatan transparansi penyaluran bantuan sosial.
Kolaborasi bersama Tony Blair dan timnya diharapkan dapat meningkatkan skala penerapan AI dalam bidang perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan, dan pembiayaan usaha. Selain itu, terdapat penguatan tata kelola AI demi keamanan, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap perlindungan data, serta peningkatan kapasitas bagi aparatur pemerintah daerah terkait digitalisasi, etika, dan keamanan.
Fokus pada Ekosistem Digital yang Aman
Luhut menekankan pentingnya ekosistem digital yang aman dan tepercaya bagi masyarakat serta penyusunan peraturan presiden untuk meresmikan kerangka kerja pemerintahan digital. “AI berperan vital dalam menganalisis data dari identitas digital, meningkatkan efisiensi, mengoptimalkan penerimaan pajak,” jelasnya.
Tony Blair mengapresiasi capaian Indonesia dalam penerapan pemerintah digital. Menurutnya, setiap negara memiliki tantangan masing-masing, seperti Indonesia yang memiliki populasi besar dan merupakan negara kepulauan. “Bagian terpenting dari pemerintah digital adalah bagaimana penerapan teknologinya. Saya rasa Indonesia sudah memiliki itu, di mana tadi saya mendengar proses layanan administrasi yang dipangkas dari sebelumnya cukup lama menjadi beberapa hari saja,” ujar Tony Blair.
Pentingnya SDM dan Mindset Digital
Tony Blair menambahkan bahwa sumber daya manusia harus menguasai kemampuan digital yang mumpuni serta memiliki mindset digital untuk mendukung keberhasilan transformasi digital. Pihaknya menyatakan terbuka untuk membantu Indonesia dalam berbagai sektor termasuk digitalisasi. “Integrasi antar program pemerintah harus dijalankan, dan yang terpenting bagaimana tim yang bergerak harus teredukasi serta memiliki mindset digital,” sambungnya.
Menteri PAN-RB Rini Widyantini mengatakan transformasi digital pemerintahan dan tata kelola data pembangunan menjadi hal penting, ditunjang oleh pemanfaatan DPI yang menjadi tulang punggung berbagai layanan pemerintah. DPI mencakup identitas digital, pertukaran data, dan pembayaran digital yang dijaga selaras dengan prinsip perlindungan data pribadi dan keamanan siber.
Transformasi Digital Perlindungan Sosial
Transformasi digital perlindungan sosial mengintegrasikan Identitas Digital, pertukaran data tepercaya, pembayaran digital, dan Portal Perlindungan Sosial ke dalam satu alur layanan terpadu. Tujuannya bukan sekadar mendigitalkan proses yang ada, melainkan merancang ulang secara mendasar penyampaian layanan agar lebih sederhana, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Menurut Rini, upaya yang dilakukan bukan sekadar digitalisasi bantuan sosial, melainkan sebagai dasar bagi sistem perlindungan sosial yang lebih terintegrasi, transparan, dan berpusat pada warga. Bagian terpenting adalah memastikan pembelajaran ini diwujudkan dalam implementasi nasional yang berkelanjutan melalui kebijakan yang tepat, tata kelola yang efektif, dan kolaborasi kelembagaan yang kuat, serta didukung oleh strategi dan kelembagaan yang berdedikasi.
“Kami sangat menyambut baik keterlibatan mitra global, termasuk TBI, dalam upaya tersebut. Kepemimpinan Anda yang telah lama teruji dalam reformasi sektor publik dan transformasi digital telah menginspirasi banyak negara, termasuk Indonesia. Dukungan Anda selama ini terhadap transformasi digital Indonesia akan sangat berharga,” pungkas Rini Widyantini.
