Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) pada Rabu, 22 Juli 2026, di Istana Negara Jakarta. Usai pelantikan, Sudaryono menegaskan bahwa dirinya dan keluarganya tidak memiliki maupun mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pernyataan Tegas Soal Kepemilikan SPPG
"Enggak ada. Enggak ada dan saya tidak punya SPPG, saya tidak punya dapur. Tidak ada keluarga saya yang punya dapur dan sebagainya," kata Sudaryono. Pernyataan ini sekaligus membantah rumor yang beredar mengenai keterlibatan keluarganya dalam pengelolaan dapur umum MBG.
Sudaryono meminta dukungan semua pihak agar BGN dan SPPG dapat menjalankan program MBG secara maksimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia berkomitmen menjalankan tugas dengan sebaik mungkin dan tidak akan menoleransi praktik korupsi.
Komitmen Zero Toleransi Korupsi
"Doakan kami semua untuk bisa amanah dan menjalankan program ini dengan sebaik-baiknya, zero toleransi untuk praktik-praktik korupsi dan hengki-pengki dan copet-copetan sebagaimana barangkali ini yang paling dibenci oleh seluruh rakyat Indonesia," jelas Sudaryono. Ia menambahkan, "Saya di sini meyakinkan bahwa yakinlah bahwa saya di detik ini berkomitmen untuk kemudian kita kerja dengan sebaik-baiknya dan sebersih-bersihnya."
Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap kekhawatiran publik mengenai potensi penyimpangan dalam program yang menyasar perbaikan gizi masyarakat tersebut.
Siap Menerima Masukan dan Laporan
Kepala BGN juga memastikan akan lebih banyak mendengar masukan dari semua pihak untuk perbaikan pelaksanaan MBG. Ia mempersilakan masyarakat menyampaikan temuan jika ada hal-hal janggal dalam program tersebut.
"Ada barangkali ditemukan hal-hal yang janggal, ada ide-ide baru dan lain-lain kami siap untuk menerima masukan dan menjadi bahan pertimbangan untuk kami mengambil sebuah keputusan," ujar Sudaryono.
Langkah ini diambil untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas program MBG yang menjadi salah satu prioritas pemerintah.
