Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat mengungkap penyebab utama menumpuknya jumlah guru honorer di Indonesia. Dalam sebuah diskusi yang digelar Fraksi Golkar MPR RI di Bintaro, Tangerang Selatan, Senin (25/5/2026), ia menyatakan bahwa minimnya rekrutmen guru Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi faktor dominan.
Fluktuasi Rekrutmen Guru ASN
Atip menjelaskan bahwa rekrutmen guru ASN pernah dilakukan dalam jumlah besar pada periode 2006 hingga 2008. Namun, setelah itu terjadi penurunan drastis pada 2008-2012. Rekrutmen kembali meningkat pada 2013-2014, tetapi kemudian merosot tajam lagi hingga 2016. Setelah sempat melandai pada 2016-2018, rekrutmen naik sesaat lalu turun kembali. Kondisi ini, menurut Atip, menjadi penyebab utama menumpuknya guru non-ASN atau honorer.
Antisipasi Jangka Pendek Kemendikdasmen
Kemendikdasmen telah menyiapkan langkah antisipasi jangka pendek dengan mengusulkan restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru. Atip merinci lima poin utama yang diajukan sebagai grand design perubahan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas):
- Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan bersama antara pemerintah pusat dan daerah.
- Pengendalian formasi dan distribusi guru dilakukan pemerintah pusat melalui Ruang Talenta Guru.
- Pengendalian formasi dan distribusi pendidik selain guru serta tenaga kependidikan dilakukan pemerintah daerah.
- Pengangkatan guru, pamong belajar, penilik, dan pengawas sekolah dilakukan pemerintah pusat.
- Penilaian kinerja, pembinaan karier, pengembangan profesi, penghargaan, kesejahteraan, serta perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan bersama pemerintah pusat dan daerah sesuai kewenangan.
Ketimpangan Pensiun dan Rekrutmen
Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, menambahkan bahwa jumlah guru ASN yang pensiun setiap tahun mencapai 70 ribu orang, namun rekrutmen guru ASN selalu di bawah 50 persen dari angka tersebut. "Setiap tahun pensiun 70 ribu, tapi rekrut kita selalu di bawah 50 persen. Artinya, jarak antara kekosongan ini diisi oleh guru honorer. Sekolah merekrut sendiri karena kebutuhan," jelas Nunuk. Kondisi ini memperparah penumpukan guru honorer di berbagai daerah.
