Fraksi Partai Golkar MPR RI meminta pemerintah segera menindaklanjuti isu kesejahteraan guru honorer dan dosen. Ketua Fraksi Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng, menyatakan bahwa guru honorer dan dosen merupakan tulang punggung pendidikan nasional, namun sebagian besar hidup mereka masih memprihatinkan.
Empat Masalah Utama Guru Honorer
Menurut Markus, ada empat masalah utama yang menyebabkan guru honorer belum sejahtera. Pertama, paradoks anggaran pendidikan 20 persen dari APBN yang belum mampu menyentuh kesejahteraan mereka secara signifikan. Kedua, dualisme status hukum yang membuat guru honorer tidak terlindungi secara utuh oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun UU Guru dan Dosen. Ketiga, hambatan otonomi daerah yang menimbulkan kesan 'ping-pong' tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah. Keempat, ketidakadilan dalam rekrutmen ASN yang seringkali tidak mempertimbangkan masa bakti secara proporsional.
Opsi Solusi yang Ditawarkan
Markus meminta Kemendikdasmen melakukan langkah konkret, seperti penyusunan database nasional guru honorer yang akurat, percepatan pengangkatan menjadi PPPK secara adil, penguatan standar minimal honorarium, dan pemberian akses pelatihan serta sertifikasi secara merata. Ia juga berharap Kemenkeu melakukan keberpihakan fiskal melalui peningkatan transfer daerah, skema dana afirmasi pendidikan, atau dukungan khusus bagi daerah dengan kapasitas fiskal rendah.
Markus menegaskan bahwa belanja pendidikan harus dipandang sebagai investasi konstitusional, bukan sekadar beban anggaran. "Ini real investasi. Kalau kita mau maju, pendidikan itu harus nomor satu. Jadi investasi yang benar-benar investasi," tegasnya dalam diskusi di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Senin (25/5/2026).
