Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa kebijakan efisiensi belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 tidak berdampak negatif terhadap kinerja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7).
Realisasi Anggaran Capai 99,46 Persen
Realisasi anggaran Kemendagri tercatat sebesar Rp3,76 triliun atau 99,46 persen dari pagu efektif sebesar Rp3,79 triliun. Menurut Tito, capaian ini termasuk salah satu yang tertinggi di antara kementerian dan lembaga. "Dan ini, [capaian] 99,46 persen ini termasuk salah satu yang tertinggi di antara kementerian/lembaga," ujar Tito.
Pagu awal anggaran Kemendagri pada 2025 semula sebesar Rp4,79 triliun. Namun, setelah kebijakan efisiensi belanja pemerintah, anggaran dipangkas menjadi Rp2,61 triliun. Melalui relaksasi anggaran dari Kementerian Keuangan, pagu efektif kembali meningkat menjadi Rp3,79 triliun. Tambahan anggaran tersebut digunakan untuk program strategis, seperti penguatan infrastruktur teknologi informasi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil), pemenuhan belanja wajib, penguatan layanan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI), penyelenggaraan pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), serta mendukung program prioritas pemerintah di daerah.
PNBP Tembus 225 Persen dari Target
Di sisi penerimaan negara, Kemendagri juga mencatatkan kinerja positif. Hingga akhir 2025, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp1,22 triliun atau 225,30 persen dari target sebesar Rp545,62 miliar. Capaian ini terutama ditopang oleh layanan akses pemanfaatan data dan dokumen kependudukan yang dikelola Ditjen Dukcapil.
Tito juga menyampaikan pencapaian opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Kemendagri. "Capaian opini BPK atas penyajian laporan keuangan Kemendagri, opini adalah wajar tanpa pengecualian, dan opini merupakan WTP yang ke-12 kali berturut-turut dari tahun 2014," tuturnya.
Capaian Kinerja Lainnya
Selain mempertahankan opini WTP, Kemendagri membukukan sejumlah capaian kinerja lainnya. Nilai kinerja anggaran mencapai 94,69 dengan kategori sangat baik. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan sebesar 78,99 dengan predikat sangat baik (BB). Indeks reformasi birokrasi mencapai 91,01 dengan kategori A. Dari sisi penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2025, Kemendagri memperoleh predikat sangat baik.
Tito mengapresiasi dukungan Komisi II DPR RI. "Kami mengucapkan terima kasih banyak karena semua yang kami capai ini tidak lain dari pengawasan dan rapat kerja yang sering dilaksanakan, termasuk juga ke lapangan oleh para pimpinan dan Komisi II DPR RI," ungkapnya. Ia menambahkan, "Kita bergerak di semua daerah, termasuk pos pos lintas batas, sehingga kami melakukan introspeksi dan perbaikan-perbaikan dan Alhamdulillah dinilai dari semua lembaga tadi cukup baik bahkan sangat baik."
Turut hadir dalam rapat tersebut jajaran Pimpinan Komisi II DPR RI, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono, serta jajaran pejabat di lingkungan Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
