Pemerintah pusat melalui Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera mengawal pemanfaatan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 senilai Rp144,67 miliar di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Pengawalan ini bertujuan memastikan anggaran tersebut dapat mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Koordinasi dan Peninjauan Lapangan
Tim Koordinator Wilayah Sumatera Barat Satgas PRR melakukan rapat koordinasi bersama Bupati Solok dan jajaran perangkat daerah, dilanjutkan dengan peninjauan ke sejumlah lokasi terdampak bencana. Langkah ini untuk memastikan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Program yang menjadi fokus meliputi pembangunan infrastruktur, hunian tetap (huntap), rehabilitasi lahan pertanian, hingga pemulihan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan penyediaan air bersih.
Realisasi Anggaran dan Prioritas Proyek
Kabupaten Solok telah menerima tambahan TKD 2026 secara penuh sebesar Rp144,67 miliar. Dari total tersebut, Rp2 miliar dialokasikan sebagai bantuan keuangan kepada Kabupaten Aceh Tengah. Hingga pertengahan Juli 2026, realisasi anggaran tercatat mencapai 17,35 persen atau sekitar Rp25,09 miliar. Penyerapan terbesar berasal dari sektor ekonomi, sementara sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan masih dalam tahap percepatan setelah penyesuaian anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan rampung pada akhir Juni. Pemerintah Kabupaten Solok menyatakan akan mempercepat pelaksanaan proyek-proyek prioritas agar serapan anggaran meningkat pada triwulan berjalan. Proyek prioritas meliputi pembangunan jalan, jembatan, jaringan irigasi, hunian tetap, serta fasilitas pelayanan dasar bagi masyarakat terdampak bencana.
Percepatan di Sektor Perumahan dan Pertanian
Di sektor perumahan, lokasi pembangunan 180 unit hunian tetap telah ditetapkan sesuai Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Renduk). Lahan pembangunan telah siap dan memperoleh persetujuan Badan Pertanahan Nasional (BPN), sehingga proses konstruksi diharapkan segera dimulai. Di sektor pertanian, Pemkab Solok melaporkan sekitar 80 hektare sawah mengalami kerusakan berat akibat bencana. Sebanyak 16 hektare telah dibersihkan dari material sedimen, sedangkan 64 hektare lainnya diusulkan agar status kerusakannya dapat disesuaikan sehingga memenuhi syarat memperoleh bantuan rehabilitasi sawah dari Kementerian Pertanian.
Normalisasi Sungai dan Rehabilitasi Layanan Dasar
Hasil peninjauan lapangan menunjukkan normalisasi Sungai Saniang Baka sepanjang sekitar 20 kilometer dan Sungai Batang Muaro Bungai sepanjang sekitar 15 kilometer masih menjadi kebutuhan mendesak untuk mengurangi risiko banjir dan sedimentasi. Upaya rehabilitasi layanan dasar juga terus berlangsung, meliputi penanganan tujuh sistem penyediaan air minum (SPAM), rehabilitasi delapan sekolah terdampak, serta percepatan pemulihan berbagai infrastruktur publik.
Fasilitasi Koordinasi Antar-Kementerian
"Satgas PRR memfasilitasi koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum/BBWS V untuk percepatan normalisasi sungai dan penguatan tebing. Satgas PRR juga memfasilitasi koordinasi dengan Kementerian Pertanian terkait percepatan penanganan lahan pertanian terdampak," tulis Tim Korwil Satgas PRR dalam laporannya.
