Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyoroti maraknya operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kepala daerah. Menurut politikus Partai NasDem itu, biaya politik yang kerap dijadikan alasan pembenar korupsi harus mulai disisir.
Evaluasi Menyeluruh untuk Semua Pihak
“Ya, pertama memang gini ya, ini fenomena kepala daerah ya, fenomena kepala daerah yang, ini yang ke-17 kalau nggak salah, ya, yang sudah di-OTT oleh KPK. Nah, tentu ini harus menjadi evaluasi,” kata Saan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Dia menegaskan evaluasi tersebut harus dilakukan oleh semua pihak terkait, mulai dari penyelenggara pemilu, partai politik, hingga pemerintah. “Karena apa? Jangan sampai ketika ada fenomena seperti ini, sistem nanti demokrasinya ini malah jadi masalah ke depannya. Nah, saya ingin sampaikan bahwa biaya-biaya politik yang selalu dijadikan alasan kepala daerah korupsi ini, ini harus mulai disisir,” ujarnya.
Integritas Lebih Penting dari Biaya Politik
Saan menilai persoalan korupsi kepala daerah tidak semata-mata disebabkan mahalnya biaya politik. Integritas, kredibilitas, dan komitmen kepala daerah juga menjadi faktor penentu. “Biaya yang paling mahal itu sebenarnya di bagian apa sih, kan gitu loh. Atau memang ini bukan soal biaya politik yang mahal, tapi ini lebih kepada soal integritas, soal kredibilitas, dan tentu juga komitmen dari kepala daerah untuk bisa menahan hasrat, menahan hawa nafsunya untuk menjadikan kekuasaan itu sumber rente,” ujarnya.
Ia mengingatkan agar kepala daerah tidak memanfaatkan jabatan sebagai sarana mencari keuntungan pribadi. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih harus menjadi komitmen setiap kepala daerah. “Jadi jangan sampai kekuasaan yang dimiliki oleh kepala daerah itu dijadikan sebagai alat rente untuk mencari pundi-pundi kekayaan. Nah, kesadaran ini harus penting,” tuturnya.
“Tentu dengan cara menjaga tadi, integritas, kredibilitas, dan komitmen kepala daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang clean. Jadi, clean and clear itu penting sekali,” imbuh dia.
KPK Kembali OTT Kepala Daerah
Sebagai informasi, KPK kembali melakukan OTT terhadap kepala daerah. Terbaru, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini terjaring OPK. Total ada 19 orang yang diamankan dalam operasi tersebut. Lalu Ahmad telah dibawa ke KPK pada Senin (20/7) malam.
