Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta mengusulkan penguatan sistem pengawasan perparkiran berbasis kecerdasan buatan (AI). Teknologi ini dinilai mampu menutup potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan parkir di Jakarta.
Usulan Pengawasan Parkir Berbasis AI
Ketua Pansus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Ahmad Lukman Jupiter, menyampaikan usulan tersebut setelah melakukan kunjungan kerja ke Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Dinas Perhubungan DKI Jakarta serta Pusdatin DPMPTSP DKI Jakarta pada Selasa (21/7/2026).
Jupiter mengapresiasi langkah Dinas Perhubungan DKI yang telah mulai menerapkan sistem pembayaran parkir secara digital. Namun, menurutnya, digitalisasi pembayaran belum cukup tanpa sistem pengawasan yang memastikan seluruh transaksi tercatat secara akurat dan transparan.
"Bukan hanya berdampak pada peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga menyangkut kualitas pelayanan publik. Sistem yang baik harus mampu memberikan kepastian, transparansi, dan akuntabilitas," kata Jupiter dalam keterangannya.
Teknologi AI untuk Deteksi Okupansi dan Transaksi
Menurut Jupiter, penerapan CCTV yang terintegrasi dengan teknologi AI memungkinkan pemerintah menghitung jumlah kendaraan yang masuk dan keluar di setiap lokasi parkir secara otomatis. Data tersebut kemudian dapat dicocokkan secara real time dengan transaksi yang tercatat dalam sistem pembayaran elektronik, sehingga potensi selisih maupun penyimpangan bisa segera terdeteksi.
"Teknologi AI akan membantu pemerintah memantau tingkat okupansi parkir secara otomatis. Dengan demikian, pengawasan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada laporan petugas di lapangan, melainkan didukung oleh data yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.
Kritik terhadap Sistem Pembayaran Digital Saat Ini
Jupiter juga menyoroti sistem pembayaran parkir digital yang saat ini masih bergantung pada inisiatif juru parkir untuk mengoperasikan aplikasi melalui telepon genggam. Menurutnya, kondisi tersebut masih membuka peluang terjadinya transaksi tunai yang tidak tercatat dalam sistem.
"Selama masih ada ruang untuk transaksi di luar sistem, maka potensi kebocoran pendapatan daerah tetap ada. Karena itu, kita harus membangun sistem yang mampu meminimalkan ketergantungan pada faktor manusia dan memperkuat pengawasan berbasis teknologi," tegasnya.
Dorong Ekosistem Perparkiran Terintegrasi
Jupiter dan jajaran DPRD DKI mendorong terwujudnya ekosistem perparkiran yang terintegrasi. Integrasi tersebut mencakup data perizinan, operasional parkir, transaksi elektronik, CCTV, Electronic Automatic Identification (EAI), hingga pengawasan berbasis AI dalam satu sistem yang saling terhubung.
Jupiter menilai pemanfaatan teknologi menjadi kunci untuk memastikan tata kelola parkir lebih transparan dan akuntabel, sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor perparkiran.
"Satu rupiah pun uang rakyat harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Teknologi harus menjadi instrumen untuk memastikan tidak ada lagi kebocoran pendapatan daerah serta menghadirkan pelayanan parkir yang modern, tertib, dan terpercaya bagi masyarakat," pungkasnya.
