Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendesak pemerintah segera melakukan perbaikan fundamental sistem penerimaan murid baru (SPMB) secara nasional, menyusul fenomena sepinya peminat sekolah dasar negeri (SDN) di berbagai daerah pada tahun ajaran 2026/2027. Menurutnya, kondisi ini menjadi alarm serius yang harus ditindaklanjuti dengan kebijakan berbasis data.
Data Kontraksi Jumlah Siswa SD
Data dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menunjukkan kontraksi signifikan jumlah siswa SD, dari 27,58 juta murid pada tahun ajaran 2011/2012 menjadi sekitar 23,9 juta pada tahun 2024. Ironisnya, jumlah unit sekolah dasar justru meningkat dari 61.566 pada tahun 2003 menjadi 72.470 pada tahun 2024. Ketimpangan antara kapasitas dan jumlah siswa ini dinilai sebagai masalah struktural yang perlu segera dibenahi.
“Perencanaan yang asimetris ini harus segera dibenahi. Jangan sampai pembangunan fisik sekolah tidak lagi sejalan dengan realitas demografis dan minat masyarakat,” tegas Rerie, sapaan akrab Lestari, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/7/2026).
Fenomena Sepi Peminat di Berbagai Daerah
Data di lapangan memperkuat urgensi perbaikan SPMB. Di Ngawi, Jawa Timur, dari 470 SDN, rata-rata hanya mendapat 13-14 murid baru, dan satu sekolah bahkan nihil pendaftar. Di Kota Malang, Jawa Timur, tercatat 62 dari 195 SDN gagal memenuhi kuota, dengan 2.285 bangku kosong (27,46% dari total pagu). Di Bangli, Bali, tujuh SDN hanya terisi 3-6 murid. Bahkan di kota besar seperti Solo, Jawa Tengah, total ada 1.144 bangku kosong di jenjang SD.
Rerie yang juga Anggota Komisi X DPR RI menekankan perlunya sistem penerimaan murid baru yang cerdas, berbasis data, dan adaptif terhadap perubahan. “Penataan jaringan sekolah dasar negeri tidak bisa lagi dilakukan secara parsial,” ujarnya.
Pergeseran Preferensi Masyarakat
Selain itu, Rerie menyoroti pergeseran preferensi masyarakat sebagai faktor penting dalam mempersiapkan layanan pendidikan. Dalam satu dekade, jumlah siswa SDN merosot dari 22,4 juta (2016) menjadi 20,3 juta (2022), sementara siswa SD swasta justru tumbuh dari 3,1 juta menjadi 3,7 juta pada periode yang sama.
“Ini indikasi jelas bahwa orang tua mencari layanan pendidikan yang lebih responsif. Sekolah negeri wajib meningkatkan mutu,” tegasnya. Menurut Rerie, perbaikan mutu SDN menjadi kunci untuk mengembalikan minat masyarakat terhadap sekolah negeri.
Langkah Strategis yang Didorong
Rerie mendorong sejumlah langkah strategis untuk mengatasi kondisi tersebut. Pertama, peta jalan pendidikan berbasis data kependudukan yang akurat untuk menentukan letak dan kebutuhan sekolah harus segera diwujudkan. Kedua, perlu penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan yang diterapkan tepat sasaran.
“Data sudah berbicara. Sekarang saatnya bertindak nyata. Perbaiki sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) mulai dari akar masalahnya, agar setiap anak Indonesia mendapatkan akses pendidikan yang adil dan bermutu,” pungkas Rerie, anggota Majelis Tinggi Partai NasDem.
