Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai mahalnya biaya yang harus dikeluarkan saat mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada) menjadi salah satu pemicu utama terjadinya korupsi oleh kepala daerah. Pernyataan ini disampaikan Tito menanggapi maraknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dalam beberapa waktu terakhir.
Akar Masalah Korupsi: Biaya Kampanye Tinggi vs Gaji Kecil
“Semua sudah jadi pembicaraan umum, pengetahuan umum bahwa untuk menjadi kepala daerah itu kan tidak gratis. Mereka harus nyiapkan yang resmi saja, nyiapkan tim sukses, menyiapkan apa namanya tuh kampanye. Biayanya tinggi. Ini salah satu, salah satu akar masalah,” kata Tito di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (16/7).
Menurut Tito, besaran take home pay atau penghasilan kepala daerah tidak sebanding dengan biaya kampanye yang telah dikeluarkan. “Dia mengeluarkan biaya, sementara take home pay-nya mereka, pendapatan mereka itu mungkin enggak bisa nutupin, akhirnya cari peluang. Ini sistem atau lingkungan yang membuat mereka akhirnya mencari dengan jalan tidak benar,” ujarnya.
Faktor Personal dan Keterbatasan Pengawasan
Mantan Kapolri itu juga menekankan bahwa korupsi bisa terjadi karena faktor individu. “Bisa juga dikarenakan faktor perorangan. Udah cukup tapi kemudian pengen lebih, dan sekali lagi kepala daerah ini kan dipilih rakyat ya, sepanjang dia populer disukai ya kemudian terpilih. Kita enggak bisa menjamin integritasnya seperti apa,” ujarnya.
Tito mengakui bahwa Kemendagri tidak dapat menjamin integritas kepala daerah yang terpilih. Pihaknya hanya bisa melakukan pengawasan dan menyusun sistem pencegahan korupsi bersama KPK dan Kejaksaan Agung. “Tapi semua sistem ini kan bisa saja nanti diakalin di lapangan. Ada gratifikasi dan lain-lain. Nah ini kan kembali kepada integritas masing-masing kepala daerah. Dan mereka bukan anak kecil ya. Kepala daerah ini nggak bisa kita awasin 24 jam 7 hari seminggu kita pelototin enggak mungkin ya,” ujarnya.
Deretan Kepala Daerah Terjaring OTT KPK
Sejumlah kepala daerah telah terjaring OTT yang dilakukan KPK dalam beberapa waktu belakangan. Terbaru, KPK menangkap Bupati Sukoharjo Etik Suryani dan telah menetapkannya sebagai tersangka. Kasus ini menambah panjang daftar kepala daerah yang tersangkut korupsi, memperkuat kekhawatiran Tito tentang mahalnya biaya politik dan rendahnya gaji sebagai faktor sistemik yang perlu dibenahi.
