Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyoroti kondisi perumahan di Madura, Jawa Timur. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), capaian rumah layak huni di Madura baru mencapai 71 persen. Artinya, masih ada 29 persen rumah warga Madura yang tidak layak huni.
“Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Timur yang rata-rata rumah layak huni mencapai 80 persen,” kata Said dalam keterangan tertulis, Rabu (22/7/2026).
Kebutuhan Dasar dan Tanggung Jawab Negara
Menurut Said, pangan, sandang, dan papan merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan menjadi indikator kemiskinan. Negara memiliki tanggung jawab untuk menyejahterakan rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak.
“Salah satu kebutuhan penting itu adalah rumah sebagai tempat tinggal, tempat setiap keluarga menorehkan sejarah dan mengukir harapan. Sayangnya, tidak semua rumah tangga bisa mendambakan, sementara yang sudah memiliki rumah sebagiannya harus menerima keadaan rumahnya tidak layak huni. Semuanya terjadi karena keterbatasan ekonomi,” ungkap Said.
Secara nasional, backlog perumahan masih sangat tinggi, mencapai 15 juta unit. Hal ini menggambarkan masih banyak rakyat yang membutuhkan rumah, sementara ketersediaannya rendah. Lebih memprihatinkan lagi, jumlah rumah tangga yang sudah memiliki rumah namun tidak layak huni mencapai 43,3 juta rumah tangga secara nasional.
Bantuan Renovasi dari Uang Reses
Merespons kondisi tersebut, Said menyerahkan uang reses untuk membantu warga di Sumenep, Madura, memperbaiki rumahnya. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai penyelenggara negara yang diberikan amanah oleh rakyat Madura.
“Sudah sepatutnya untuk ikut terlibat dalam agenda-agenda memberdayakan warga memperbaiki rumahnya agar lebih layak,” katanya.
Bantuan diserahkan secara simbolik pada Rabu (22/7). Program renovasi rumah dari uang reses DPR tersebut disalurkan kepada lima desa di Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep.
“Penyampaian ini sekaligus sebagai bentuk pelaporan saya kepada publik sekaligus bentuk pertanggungjawaban publik sebagai anggota DPR,” ujarnya.
Sasaran Bantuan dan Verifikasi
Bantuan biaya perbaikan rumah diperuntukkan bagi warga dari 19 dusun di lima desa, antara lain Dusun Onggan Padike, Jate Laok, Tanjung Alang, Jate Daya, Lembana, Galise Daya, Galise Laok, Sakola'an, Masjid, Baru, Gedungan, Guntong, Pesisir, Jeruk Porot, Sarotak, Ellong, Andun, Jamaleng, dan Sarotak.
Warga penerima bantuan rata-rata berada pada desil 1 sampai 3, yaitu golongan sangat miskin, miskin, dan hampir miskin menurut kategori pemerintah. Said menegaskan tim di lapangan telah melakukan verifikasi fisik atas kelayakan penerima bantuan.
“Setelah menerima bantuan tunai untuk perbaikan rumah, kami juga menerjunkan tim untuk melakukan monitoring dalam melihat warga memperbaiki rumahnya,” pungkas Said.
