Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 21 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Pemalang Anom Widiyantoro. Salah satu yang ikut dibawa ke Jakarta adalah istri bupati, Noor Faizah Maenofie. Mereka tiba di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Rabu (29/7/2026) malam dan langsung menjalani pemeriksaan.
KPK Tangkap 21 Orang dalam OTT Bupati Pemalang
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa dari 21 orang yang diamankan, lima orang ditangkap di Jakarta. "15 orang diamankan di Pemalang, dan satu orang diamankan di Purworejo," ujarnya di Gedung KPK, Rabu (29/7). Ia menambahkan bahwa 12 orang akan diperiksa lebih lanjut di Gedung KPK Merah Putih. Sementara itu, Anom Widiyantoro telah lebih dulu berada di KPK. Seluruh pihak yang diamankan masih berstatus terperiksa, dan KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka.
Dugaan Korupsi Proyek dan Jual-Beli Jabatan
OTT ini berkaitan dengan penerimaan oleh Bupati Anom yang diduga berasal dari proyek-proyek di Kabupaten Pemalang. "Kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan tim KPK ini diduga berkaitan dengan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh bupati berkaitan dengan proyek," kata Budi Prasetyo. KPK belum merinci jenis proyek yang dimaksud. Temuan tersebut masih akan didalami dalam gelar perkara bersama pimpinan KPK. "Apakah nanti konstruksi pasalnya adalah penyuapan ataupun pemerasan terkait proyek-proyek di Kabupaten Pemalang, tentu akan dipaparkan dalam ekspose," imbuhnya. Selain itu, terdapat dugaan penerimaan terkait jual-beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. "Ada dugaan penerimaan yang dilakukan oleh bupati berkaitan dengan jual beli jabatan," tegas Budi.
Gubernur Jateng Prihatin dengan OTT Kelima
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyatakan keprihatinan mendalam atas OTT yang menimpa Bupati Pemalang. Ini merupakan kali kelima kepala daerah di Jawa Tengah yang terjaring OTT KPK. "Secara dinas, saya sebagai Gubernur sangat prihatin sekali dan sangat menyesal sekali yang sedalam-dalamnya," ujar Luthfi saat ditemui di Kantor Gubernur Jateng, Rabu (29/7). Ia menekankan bahwa bupati dan wali kota memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan pemerintahan dan anggaran. Gubernur berperan sebagai koordinator dan pengawas. Luthfi mengaku telah melakukan berbagai langkah pencegahan, seperti retret, deputi pencegahan, dan penandatanganan nota kesepahaman. "Apa lagi yang belum dilakukan? Sudah capek, habis selesai kita kumpulin lagi, tidak bisa. Semuanya tinggal sluman slumun slamet, sopo sing kena," katanya. Menurutnya, tindak pidana korupsi adalah perbuatan individu. Jika KPK memiliki bukti cukup, penangkapan sah dilakukan.
Informasi lebih lanjut dapat disimak dalam program detikPagi edisi Kamis (30/7/2026) yang tayang live streaming pukul 08.00-11.00 WIB di 20.detik.com, YouTube, dan TikTok detikcom.
