Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan bahwa tingginya biaya politik menjadi salah satu akar utama yang mendorong kepala daerah terjerat kasus korupsi. Hal ini disampaikan Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (16/7/2026). Menurutnya, biaya besar yang dikeluarkan saat mengikuti kontestasi politik seringkali tidak sebanding dengan penghasilan resmi yang diterima setelah menjabat.
Biaya Rekrutmen Tidak Murah
Tito menegaskan bahwa proses menjadi kepala daerah membutuhkan biaya yang tidak sedikit. "Biaya rekrutmen mereka itu tidak murah. Semua sudah jadi pembicaraan umum, pengetahuan umum bahwa untuk menjadi kepala daerah itu kan tidak gratis," ujarnya. Kondisi ini, menurut Tito, membuat sebagian kepala daerah tergoda untuk mencari cara melanggar hukum guna menutup biaya yang telah dikeluarkan selama proses politik. "Biayanya tinggi. Ini salah satu akar masalah. Dia mengeluarkan biaya sementara take home pay-nya mereka, pendapatan mereka itu mungkin enggak bisa nutupin, akhirnya cari peluang," jelasnya.
Kewenangan Kemendagri Terbatas
Selain faktor biaya politik, Tito juga menyoroti keterbatasan kewenangan Kementerian Dalam Negeri dalam mengawasi kepala daerah. Kemendagri hanya dapat melakukan pengawasan melalui Monitoring Control for Corruption Prevention (MCCP). Dalam hal pemberian sanksi, Kemendagri hanya bisa memberikan teguran dan tidak memiliki wewenang untuk memberhentikan kepala daerah yang bermasalah. "Kita pun untuk melakukan apa namanya tuh sanksi pun ya teguran paling. Kemudian enggak ada kita, Kemendagri enggak punya kewenangan untuk memecat mereka, enggak ada," tegas Tito.
Perlu Penguatan Sistem Pencegahan
Mendagri menegaskan bahwa pemberantasan korupsi di daerah memerlukan penguatan sistem pencegahan, pengawasan, dan perbaikan tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, peluang penyalahgunaan jabatan dapat diminimalkan. Tito juga sebelumnya mengusulkan pembatasan biaya Pilkada dalam revisi UU Pilkada sebagai langkah antisipatif. Ia menilai bahwa ongkos politik yang terlalu mahal menjadi pemicu utama korupsi, sehingga perlu ada regulasi yang membatasi pengeluaran selama kontestasi.
