Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa operasi tangkap tangan (OTT) yang marak menyasar bupati sepanjang tahun 2026 bukanlah hasil dari penargetan tertentu. Hingga akhir Juli, tercatat sebanyak 12 kepala daerah—11 bupati dan 1 wali kota—telah diproses hukum, dengan modus korupsi berupa suap, pemerasan, dan gratifikasi. Teranyar, Bupati Pemalang Anom Widiyantoro ditangkap dalam kasus dugaan pemerasan.
Penjelasan KPK soal Banyaknya Bupati Terjaring OTT
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyatakan bahwa penangkapan terhadap para bupati bukanlah upaya mencari-cari kesalahan. "KPK itu tidak menarget atau mencari kesalahan orang. Modal dasar KPK adalah peran serta dari masyarakat sehingga tadi ditampilkan ada ribuan pengaduan masuk ke KPK," ujar Fitroh dalam laporan kinerja semester I di Gedung Penunjang KPK, Jakarta, Kamis (30/7). Ia menjelaskan bahwa ribuan aduan masyarakat ditelaah dan dianalisis, dan hanya laporan yang disertai petunjuk serta alat bukti yang cukup yang ditindaklanjuti.
Belum Ada Gubernur atau Menteri, Bukan Berarti Dilindungi
Fitroh juga menanggapi pertanyaan mengapa OTT belum menyasar gubernur atau menteri. Menurutnya, kasus di tingkat provinsi juga ada, namun alat bukti yang memadai untuk penangkapan belum terkumpul. "Bukan berarti di level gubernur enggak ada. Juga ada, hanya saja alat bukti untuk kemudian bisa dilakukan penangkapan belum cukup," tegas Fitroh. Ia menambahkan, KPK tidak boleh melakukan penegakan hukum secara serampangan dan harus berpedoman pada kecukupan alat bukti. Dengan demikian, belum ditangkapnya gubernur atau menteri bukan berarti KPK memberikan perlindungan istimewa.
Daftar Kepala Daerah yang Terjerat OTT Sepanjang 2026
Berikut adalah kepala daerah yang sudah diproses KPK melalui OTT hingga Juli 2026:
- Wali Kota Madiun, Maidi
- Bupati Pati, Sudewo
- Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq
- Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari
- Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman
- Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo
- Bupati Muara Enim, Edison
- Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Amby
- Bupati Langkat, Syah Afandin
- Bupati Sukoharjo, Etik Suryani
- Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini
- Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro
KPK terus mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan dugaan korupsi dengan menyertakan bukti yang memadai. Fitroh menekankan, setiap laporan akan ditindaklanjuti secara profesional dan proporsional tanpa pandang bulu.
