Berbagai narasi hoaks mengenai aturan pengenaan pajak untuk warga negara Indonesia (WNI) beredar di media sosial pada Juli 2026. Informasi palsu ini mencakup aturan pungutan pajak untuk penggunaan ponsel, pesepeda, pejalan kaki, hingga keterlibatan Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan perangkat desa untuk menagih pajak.
Hoaks Seruan Stop Bayar Pajak dan Fatwa Palsu
Kabar bohong mengenai seruan stop bayar pajak juga bermunculan di media sosial, mulai dari aksi demo sampai dengan fatwa yang mencatut Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. Nama pejabat, seperti Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia tak luput dari sasaran informasi hoaks.
