Praktik developer nakal dinilai telah merugikan konsumen dan perbankan, serta merusak ekosistem perumahan. Manipulasi data calon debitur KPR menjadi salah satu modus yang mencoreng reputasi perbankan.
Notifikasi Mismatch Data dan Sistem Peringatan Dini
Tenaga Ahli Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Harry Endang Kawidjaja, mengungkapkan bahwa pengembang dan perbankan sebenarnya telah menerima notifikasi mismatch data dan sistem peringatan dini secara berkala. Jika ditemukan penyimpangan dalam jumlah besar, hampir pasti terdapat unsur kesengajaan dari pihak tertentu di lapangan.
"Kalau jumlahnya menumpuk, tidak mungkin pengembang tidak tahu. Bisa saja yang bermain sales atau admin KPR," ujar Harry dalam diskusi media di Jakarta, Jumat (22/5).
Mitigasi Risiko oleh Perbankan
Menurut Harry, perbankan telah memiliki mekanisme mitigasi risiko untuk mendeteksi anomali penyaluran kredit. Ketika terdapat indikasi masalah pada suatu kawasan atau proyek, bank dapat langsung memperketat penyaluran pembiayaan. "Bank sudah tahu ini, dan mitigasinya adalah mengecilkan keran penyaluran di kawasan bermasalah," katanya.
Ia menilai kasus developer nakal tidak seharusnya membuat publik kehilangan kepercayaan terhadap industri pembiayaan rumah secara keseluruhan. Sektor perbankan merupakan industri highly regulated dengan pengawasan regulator dan sistem monitoring berlapis.
"Ini seperti nila setitik merusak susu sebelanga. Karena itu semua ekosistem perumahan harus menjaga industrinya bersama-sama," ujar Harry.
Peringatan bagi Konsumen
Pengamat properti, Marine Novita, mengingatkan masyarakat agar tidak tergoda melakukan manipulasi data demi meloloskan pengajuan KPR. Praktik tersebut justru berpotensi merugikan konsumen sendiri. "Yang bahaya itu edit data. Konsumen jangan melakukan hal-hal seperti itu," kata Marine.
Marine juga menilai seluruh pelaku dalam ekosistem perumahan harus menjaga kepercayaan publik terhadap program pembiayaan rumah. "Kalau terus terjadi, konsumen bisa kapok dan industri ikut terdampak. Karena itu asosiasi, pengembang, perbankan, dan seluruh ekosistem harus menjaga bisnis ini bersama-sama," ujarnya.
Kasus Penyimpangan di Berbagai Daerah
Belakangan, sejumlah kasus dugaan penyimpangan pembiayaan rumah mencuat di berbagai daerah seperti Bali, Palembang, hingga Karawang. Modus yang muncul beragam, mulai dari manipulasi data penghasilan, penggunaan data tidak sesuai kondisi riil debitur, hingga indikasi permainan oknum sales dan admin KPR.
Kondisi tersebut tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga berdampak pada perbankan sebagai penyalur pembiayaan yang harus menjaga kualitas kredit dan tata kelola secara ketat. Para pengamat berharap berbagai kasus ini menjadi momentum pembenahan tata kelola industri perumahan nasional tanpa mengurangi semangat perluasan akses masyarakat terhadap hunian layak melalui skema pembiayaan yang sehat dan berkelanjutan.
