Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Suleman Tanjung, memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah tegas Presiden Prabowo Subianto dalam menangani tiga perkara dugaan korupsi besar yang melibatkan batu bara, ASABRI, dan Krakatau Steel. Ketiga kasus tersebut kini telah dilimpahkan dari Kepolisian ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Menurut Suleman, keputusan ini mencerminkan kepemimpinan yang mampu menjaga keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan stabilitas hubungan antarlembaga negara.
Apresiasi atas Langkah Cepat Presiden
Dalam pernyataannya pada Senin (13/7/2026), Suleman menekankan bahwa Presiden Prabowo bergerak cepat untuk mencegah eskalasi konflik antarlembaga penegak hukum. "Kami mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang bergerak cepat agar persoalan ini tidak berkembang menjadi kegaduhan dan pertentangan antarlembaga penegak hukum," ujar Suleman. Ia menambahkan bahwa Kepolisian dan Kejaksaan merupakan dua pilar penting dalam sistem peradilan pidana, dan keduanya tidak boleh dipersepsikan saling berhadapan.
Suleman menyoroti pentingnya menjaga kepercayaan publik. "Jangan sampai masyarakat justru menyaksikan seolah-olah polisi dan jaksa sedang berkompetisi atau saling membuka kelemahan. Yang dibutuhkan rakyat adalah kepastian bahwa hukum ditegakkan secara adil, profesional, dan tidak pandang bulu," tegasnya.
Pelimpahan Kasus untuk Efisiensi dan Hindari Rivalitas
Menurut Suleman, keputusan untuk melimpahkan penanganan perkara dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri kepada Kejaksaan Agung merupakan langkah strategis. Langkah ini tidak hanya mempersingkat koordinasi antara penyidikan dan penuntutan, tetapi juga mencegah munculnya kesan rivalitas di antara institusi penegak hukum. "Presiden telah mengambil langkah yang menurut saya proporsional. Penegakan hukum tetap berjalan, tetapi hubungan antarlembaga juga tidak boleh rusak. Negara tidak boleh kehilangan energi hanya karena polemik kewenangan," jelas Suleman.
Ia berharap Kejaksaan Agung dapat menjalankan proses hukum secara transparan dan dapat diawasi publik. "Yang harus dijaga adalah kepercayaan rakyat. Prosesnya harus terang, fakta-faktanya harus dibuka sesuai ketentuan hukum, dan hasilnya harus dapat dipertanggungjawabkan," kata Suleman.
Peran Presiden sebagai Penjaga Stabilitas
Suleman menilai tindakan Prabowo menunjukkan pentingnya satu komando dan koordinasi dalam pemerintahan. "Presiden bukan hanya kepala pemerintahan, tetapi juga pemimpin yang harus menjaga agar institusi negara tidak saling berbenturan. Dalam kasus ini, Presiden hadir untuk mengembalikan semua pihak kepada tugas utamanya, yaitu menegakkan hukum dan memberantas korupsi," ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara hanya dapat terjaga jika proses hukum dilaksanakan secara transparan. Oleh karena itu, Suleman mendorong Kejaksaan Agung untuk secara berkala menyampaikan perkembangan penanganan perkara kepada publik.
Komisi III DPR Awasi Proses Hukum
Sebelumnya, Komisi III DPR menyatakan akan memberikan atensi penuh terhadap proses hukum kasus korupsi batu bara, ASABRI, dan Krakatau Steel. Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menegaskan bahwa kasus yang menyeret mantan Jampidsus Kejagung, Febrie Adriansyah, berkaitan dengan oknum, bukan institusi. "Ada beberapa hal yang diumumkan. Pertama, Komisi III mengambil inisiatif, memastikan kasus yang kemarin-kemarin banyak diberitakan bisa berjalan dengan koridor hukum dan diusut tuntas secara hukum," kata Habiburokhman dalam konferensi pers di Kejagung RI, Jakarta Selatan, Sabtu (11/7).
Habiburokhman menambahkan bahwa pihaknya akan mengawal agar tidak terjadi tindakan yang melampaui kewenangan hukum di antara institusi selama pengusutan kasus berlangsung. "Kedua, kami juga ingin memastikan tidak adanya ekses, gesekan, friksi antarinstitusi terkait penanganan kasus ini. Karena bagaimanapun ini adalah kasus terkait oknum, dengan orang, dengan individu, bukan dengan institusi," ujarnya.
