Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, menegaskan bahwa pengembangan perdagangan karbon (carbon trading) di Indonesia tidak boleh hanya berorientasi pada bisnis semata. Ia menekankan bahwa mekanisme ini harus menjadi instrumen strategis yang mampu mendorong kesejahteraan rakyat secara luas.
Perdagangan Karbon untuk Kesejahteraan Masyarakat
"Trading carbon jangan hanya dipandang sebagai instrumen bisnis atau perdagangan internasional semata. Yang lebih penting adalah bagaimana nilai ekonomi dari karbon dapat dikembalikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat adat, petani hutan, nelayan, dan seluruh komunitas yang selama ini menjadi garda terdepan dalam menjaga kelestarian lingkungan," ujar Sari Yuliati dalam keterangannya pada Selasa (21/7/2026).
Menurutnya, perdagangan karbon memiliki potensi besar sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru yang mendukung visi pembangunan nasional berbasis ekonomi hijau (green economy). Namun, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada tata kelola yang akuntabel, kepastian regulasi, serta mekanisme distribusi manfaat yang adil.
Ekonomi Hijau Ciptakan Lapangan Kerja dan Investasi Berkelanjutan
"Ekonomi hijau bukan sekadar mengurangi emisi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja hijau, meningkatkan investasi berkelanjutan, memperkuat industri rendah karbon, dan menghadirkan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat," lanjut Sari Yuliati. Ia mendorong pemerintah untuk memastikan bahwa setiap proyek karbon melibatkan masyarakat lokal sebagai mitra utama, bukan sekadar objek pembangunan. Dengan demikian, insentif ekonomi dari perdagangan karbon dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang menjaga kawasan konservasi dan sumber daya alam.
DPR Awasi Tata Kelola Perdagangan Karbon
DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar pelaksanaan perdagangan karbon berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Menurut Sari Yuliati, kredibilitas Indonesia di pasar karbon global harus dibangun melalui tata kelola yang kuat sehingga mampu menarik investasi hijau tanpa mengorbankan kepentingan nasional. Ia optimistis bahwa dengan dukungan regulasi yang tepat serta sinergi antara pemerintah, DPR RI, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat, Indonesia dapat menjadi salah satu pemimpin ekonomi hijau di kawasan.
Indonesia Jangan Hanya Pemasok Kredit Karbon
"Indonesia tidak boleh hanya menjadi pemasok kredit karbon bagi dunia. Kita harus mampu menjadikan perdagangan karbon sebagai instrumen pembangunan nasional yang memperkuat ketahanan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang," tegas Sari Yuliati. Pernyataan ini menegaskan komitmen DPR RI untuk memastikan bahwa perdagangan karbon memberikan manfaat maksimal bagi rakyat Indonesia.
