Wamentrans Viva Yoga Serahkan 109 Sertifikat Hak Milik di Kawasan Transmigrasi Pulubala
Kementerian Transmigrasi (Kementrans) secara resmi menyerahkan 109 Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada masyarakat yang bermukim di Kawasan Transmigrasi Pulubala, Kabupaten Gorontalo. Penyerahan simbolis ini dilaksanakan pada Rabu, 8 April 2026, di Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Bukit Aren, Kecamatan Pulubala.
Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, hadir langsung untuk menyerahkan dokumen kepemilikan tanah tersebut. Dalam sambutannya di hadapan warga, ia menegaskan bahwa sertifikat ini berfungsi sebagai landasan hukum yang sah atas kepemilikan tanah oleh para penerima. "Sekarang ini ada 109 SHM yang diserahkan, dan itu diharapkan akan bisa menjadi pedoman, menjadi landasan hukum bahwa Bapak-Ibu secara sah sudah memiliki tanah, sudah milik sendiri," ujar Viva Yoga.
Pesan Penting: Jangan Dijual, Manfaatkan untuk Ekonomi Keluarga
Viva Yoga memberikan pesan khusus kepada masyarakat penerima SHM. Ia menekankan agar sertifikat tersebut tidak diperjualbelikan, melainkan dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber penghidupan. "Tapi tidak boleh dijual karena itu adalah pemberian negara kepada Bapak-Ibu yang menginginkan agar Bapak-Ibu bisa mengelola tanah itu menjadi sumber ekonomi, menjadi sumber kehidupan keluarga, dan akhirnya nanti dapat meningkatkan pendapatan," tegasnya.
Meski demikian, Wamentrans memperbolehkan penggunaan sertifikat sebagai jaminan untuk memperoleh modal usaha dari perbankan. "Kalau untuk disekolahkan di bank sih boleh, untuk usaha, ya," tandas Viva Yoga. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong produktivitas dan kesejahteraan ekonomi warga transmigrasi.
Program Transmigrasi sebagai Bagian dari Asta Cita Presiden
Viva Yoga menjelaskan bahwa program transmigrasi yang sedang berjalan merupakan implementasi dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Kementrans telah mengembangkan berbagai inisiatif pemberdayaan, meliputi:
- Peningkatan fasilitas umum dan renovasi sekolah.
- Pembangunan infrastruktur jalan non-status yang tidak ditangani kementerian lain.
- Pengembangan sistem irigasi pertanian.
"Intinya bahwa Kementerian Transmigrasi hadir di sini untuk dapat meningkatkan kesejahteraan bukan hanya masyarakat trans tapi juga warga setempat yang ada di kawasan transmigrasi, karena tanggung jawab dari Kementerian Transmigrasi," ujarnya. Pada tahun anggaran 2025, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 9,5 miliar khusus untuk pengembangan program transmigrasi di wilayah Gorontalo.
Transmigrasi sebagai Perekat Keutuhan NKRI
Lebih dari sekadar relokasi penduduk, program transmigrasi juga dipandang sebagai upaya strategis untuk memperkuat persatuan nasional. Viva Yoga menambahkan bahwa keberagaman suku, adat, dan budaya dapat terintegrasi melalui proses asimilasi dan akulturasi dalam program ini. "Itu semuanya disatukan karena adanya program transmigrasi untuk mempererat nilai kebangsaan, untuk menjaga keutuhan NKRI," ungkapnya.
Dengan penyerahan SHM ini, diharapkan masyarakat transmigrasi di Pulubala dapat memiliki kepastian hukum dan motivasi untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal, sekaligus berkontribusi pada pembangunan daerah dan persatuan bangsa.
