Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengumpulkan para pejabat negara yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di Kantor Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, pada Senin (13/7) pagi. Rapat ini dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.
Susunan Satgas PKH dan Kehadiran Pejabat
Dalam struktur Satgas PKH, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menjabat sebagai Ketua Pengarah. Sementara Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto masing-masing menjadi Wakil Ketua Pengarah I dan II. Hingga berita ini ditulis, Wakil Ketua Pengarah III, yakni Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, tidak terlihat hadir di lokasi.
Selain itu, tampak hadir Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh yang merupakan Anggota Pengarah di Satgas PKH. Dari unsur pelaksana, hadir Wakil Ketua Pelaksana I Satgas PKH, Kepala Staf Umum TNI Letjen Richard Tampubolon, serta Kepala Badan Pemulihan Aset Kejagung Kuntadi.
Latar Belakang Rapat
Pertemuan ini digelar tidak lama setelah mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, ditetapkan oleh Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Sebelumnya, Febrie menjabat sebagai Ketua Pelaksana Satgas PKH.
Kehadiran para pejabat tinggi negara ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menertibkan kawasan hutan Indonesia. Satgas PKH sendiri dibentuk untuk mengoordinasikan upaya penertiban dan pengamanan kawasan hutan dari berbagai pelanggaran, termasuk perambahan dan okupasi ilegal.
Dampak dan Tindak Lanjut
Rapat ini diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah konkret dalam percepatan penertiban kawasan hutan, terutama setelah adanya pergantian posisi Ketua Pelaksana. Dengan melibatkan Kementerian Pertahanan, TNI, Kejaksaan Agung, dan BPKP, Satgas PKH diharapkan dapat bekerja lebih efektif dan terintegrasi.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan mengenai hasil rapat. Namun, kehadiran Panglima TNI dan Jaksa Agung menandakan bahwa isu penertiban kawasan hutan menjadi prioritas nasional yang memerlukan sinergi antarlembaga.
