Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mendesak Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Sudaryono, untuk segera membenahi tata kelola internal lembaga. Sorotan utama Yahya adalah dugaan banyak pegawai BGN yang memiliki dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Desakan Pembenahan Internal BGN
Yahya menekankan bahwa Kepala BGN yang baru harus mampu memimpin jajaran pejabat yang baru diangkat sekaligus menciptakan kekompakan di lingkungan internal BGN. "Kepala BGN yang baru diharapkan mampu memimpin dan menggerakkan pejabat-pejabat yang baru diangkat. Kekompakan dan soliditas menjadi penting," kata Yahya kepada wartawan, Kamis (23/7/2026).
Ia juga meminta Sudaryono melakukan pembenahan di tubuh BGN. Menurutnya, internal lembaga harus dibersihkan dari potensi konflik kepentingan. "Juga harus dapat membersihkan kalangan internal, sebab ditengarai banyak pegawai BGN yang mempunyai dapur," ujarnya.
Tiga Kebijakan Prioritas
Yahya menyebut terdapat tiga kebijakan yang perlu diteruskan, yakni moratorium pembangunan dapur baru, refocusing penerima manfaat, dan efisiensi anggaran. Menurut Yahya, moratorium pembangunan dapur tidak boleh berlangsung tanpa batas waktu. Ia meminta BGN memberikan kepastian bagi dapur-dapur yang telah dibangun dengan menyusun klasifikasi yang jelas.
"Terkait moratorium harus ada limitasi waktu supaya bisa memberikan kepastian bagi dapur-dapur yang sudah selesai dibangun. Harus dibuat klasifikasi dapur pada tahap mana yang bisa dilanjutkan dan dapur pada tahap mana yang tidak dapat dilanjutkan," katanya.
Pemulihan Kepercayaan Publik
Yahya juga berharap Kepala BGN yang baru mampu memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut setelah mencuatnya kasus korupsi yang menyeret BGN. Menurutnya, citra BGN perlu dipulihkan agar masyarakat kembali percaya bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
"Saya berharap Kepala BGN yang baru dapat memperbaiki citra BGN yang terpuruk di masyarakat akibat kasus korupsi. Kepala BGN yang baru harus dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa program MBG adalah program strategis yang diperlukan oleh masyarakat, khususnya dalam menyiapkan SDM yang berkualitas menyongsong Indonesia Emas 2045," tuturnya.
Sudaryono Bantah Punya SPPG
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan tidak memiliki satu pun titik satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Dia mengatakan anggota keluarganya juga tidak ada yang memiliki dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Nggak ada, nggak ada, nggak ada. Saya tidak punya SPPG, saya tidak punya dapur, saya tidak, tidak ada keluarga saya yang punya dapur dan punya SPPG," kata Sudaryono setelah dilantik di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7).
Sudaryono menegaskan akan membenahi tata kelola BGN dari praktik-praktik yang melanggar ketentuan dan aturan. Dia berkomitmen memastikan seluruh anggaran BGN dalam pelaksanaan MBG akan diperuntukkan ke rakyat yang tepat sasaran.
"Saya sebagai kepala akan bekerja keras untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada record-nya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang-benderang. Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan untuk rakyat," kata Sudaryono.
