Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mendorong perbaikan tata ruang berbasis lingkungan di Sumatra setelah evaluasi menunjukkan penurunan daya dukung lingkungan di sejumlah wilayah pasca bencana hidrometeorologi. Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan KLH/BPLH Sigit Reliantoro mengungkapkan bahwa evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat memperlihatkan kemampuan daya dukung lingkungan yang menurun drastis.
Penurunan Daya Dukung di Tiga Provinsi
Menurut Sigit, dari segi daya dukung, matra air sangat rendah, demikian pula daya dukung pangan untuk laut. Pesisir di Aceh dan Sumatra Utara mengalami tekanan yang sangat kuat, sehingga mengalami kerusakan dalam mendukung ketahanan pangan. "Dari segi daya dukung, memang dari segi matra air dia sangat rendah, demikian juga dari segi daya dukung pangan untuk yang laut. Jadi pesisirnya di Aceh dan Sumatra Utara itu sepertinya juga sudah mengalami tekanan yang sangat kuat, sehingga mengalami kerusakan dalam mendukung ketahanan terhadap pangan," ujar Sigit dalam diskusi di Jakarta, melansir Antara, Selasa 21 Juli 2026.
Ketidaksesuaian Daya Dukung dan Daya Tampung
Perbandingan antara peta kawasan lindung, hutan, dan data ekosistem menunjukkan bahwa di Aceh terindikasi 59,23 persen wilayahnya tidak berkesesuaian antara daya dukung dan daya tampung. Di Sumatra Utara angkanya mencapai 32,14 persen, dan Sumatra Barat 41,67 persen. "Di Aceh itu paling tidak ada 88 ribu hektare kawasan budidaya yang perlu dihindari untuk pembangunan yang baru. Kemudian juga di Sumatra Utara ada 172 ribu hektare, dan 61 ribu hektare di Sumatra Barat," papar Sigit.
Wilayah yang Perlu Diminimalisir Tekanan Pembangunan
Untuk wilayah yang perlu diminimalisir tekanan pembangunan, di Aceh terdapat seluas 2,02 juta hektare, di Sumatra Utara 4,55 juta hektare, dan di Sumatra Barat 766,99 ribu hektare. Rekomendasi yang disusun KLH/BPLH telah dirinci hingga tingkat kabupaten/kota dan diserahkan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Langkah Serupa di Jawa Barat dan Bali
Sigit menambahkan bahwa proses evaluasi serupa juga sedang dilakukan untuk wilayah Jawa Barat dan Bali. "Kenapa di Jawa Barat? karena kemarin bencana hidrometeorologi mulai dari Bogor, banjir Jakarta, banjir Sukabumi sampai Burangrang yang kemarin ada beberapa desa yang terkena longsor," terang dia. Sementara untuk Bali, evaluasi dilakukan mengingat telah terjadi beberapa kali banjir setelah fenomena cuaca ekstrem.
