Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Sugihardjo mengusulkan pemberlakuan tarif berlangganan bus Transjakarta sebesar Rp200.000 per bulan. Usulan ini bertujuan agar ongkos pekerja yang menggunakan angkutan umum setiap hari menjadi lebih terjangkau.
"Kita mendorong tarif langganan. Kan di luar negeri banyak tuh langganan," kata Sugihardjo seusai pelantikan pengurus DTKJ periode 2026-2029 di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (3/7) pekan lalu, dikutip dari Antara.
Perhitungan Tarif Langganan
Skema tarif langganan diusulkan bersamaan dengan rencana penyesuaian tarif reguler Transjakarta menjadi Rp5.000 untuk layanan BRT, non-BRT, dan mikrotrans yang terintegrasi. Menurut Sugihardjo, pengguna akan memperoleh potongan biaya dibandingkan jika membayar tarif harian.
Perhitungan tarif langganan didasarkan pada asumsi pengguna melakukan perjalanan pulang pergi selama 25 hari kerja dalam sebulan. "Jadi kalau orang yang bekerja hitungannya sehari sebulan 25 hari kerja. Itu tarifnya mestinya kalau Rp5.000 berangkat, Rp5.000 pulang, udah Rp10.000. Kan jadi kali 25 hari berapa? Rp250.000," jelas Sugihardjo.
Dari perhitungan tersebut, DTKJ mengusulkan agar pengguna yang memilih paket langganan memperoleh diskon sebesar 20 persen. Dengan demikian, tarif langganan menjadi Rp200.000 per bulan.
Penyesuaian Tarif Transportasi Umum Jakarta
Terkait penyesuaian tarif, Sugihardjo menjelaskan bahwa berdasarkan kajian, tarif tunggal layanan transportasi umum dalam Jakarta disesuaikan menjadi Rp5.000, sementara Mikrotrans yang sebelumnya gratis diusulkan diberi tarif Rp2.000. Kajian ini telah dibahas melalui dialog publik bersama berbagai pihak.
"Besarannya untuk yang dalam kota Jakarta kita mengusulkan Rp5.000," kata Sugihardjo. Menurut dia, meski tarif BRT naik dari Rp3.500 menjadi Rp5.000, masyarakat yang sebelumnya harus membayar lebih saat berpindah layanan justru akan diuntungkan. "Kalau misalnya selama ini Rp3.500 naik BRT terus nyambungnya enggak ke BRT, ke non-BRT, berarti nambahnya berapa? Rp3.500 dua kali kan, jadi Rp7.000. Kalau sekarang dengan Rp5.000 naik apa turun ongkosnya?" papar Sugihardjo.
Tarif Mikrotrans Rp2.000 untuk Akurasi Data
Untuk mikrotrans yang selama ini gratis, Sugihardjo mengusulkan tarif Rp2.000. "Kalau hanya untuk jarak dekat hanya naik Mikrotrans itu tarifnya Rp2.000. Kita mengusulkan Rp2.000," ujarnya.
Selama ini, mikrotrans atau yang sebelumnya dikenal sebagai Jaklingko tidak dikenakan biaya alias Rp0. Namun, penumpang tetap wajib melakukan tap-in/tap-out kartu uang elektronik. Menurut Sugihardjo, layanan gratis berpotensi menyebabkan data jumlah penumpang tidak akurat karena operator bisa melakukan tapping sendiri untuk memenuhi target kontrak.
"Selama ini dalam kontrak antara Transjakarta dan operator ada target untuk kilometer tempuh, ada target untuk jumlah penumpang. Nah kaitan dengan ini waktu gratis. Misalnya jumlah penumpangnya kurang, kalau saya jadi operator, 'Agar target tidak kena potong, saya tapping sendiri saja supaya target terpenuhi'," klaimnya. Dengan tarif Rp2.000, praktik tersebut akan sulit dilakukan karena setiap transaksi harus dibayar, sehingga data penumpang menjadi lebih riil.
Tarif Transjabodetabek Rp10.000 dan Integrasi Moda
Selain tarif dalam kota, DTKJ juga mengusulkan tarif Transjabodetabek sebesar Rp10.000. Dengan tarif tersebut, penumpang Transjabodetabek nantinya juga dapat menggunakan layanan Transjakarta dalam satu skema tarif yang terintegrasi. "Apalagi nanti kalau misalnya kita mendorong sebetulnya integrasinya bukan sesama moda transportasi jalan, tapi dengan LRT dan MRT," ungkap Sugihardjo.
Kendati demikian, ia menegaskan usulan tersebut masih dalam tahap kajian dan belum menjadi keputusan final. Penyesuaian tarif juga harus diikuti dengan peningkatan kualitas layanan agar masyarakat tetap nyaman menggunakan transportasi umum. "Kami mendorong untuk adanya penyesuaian tarif tapi harus diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan. Nah ini kami sudah usulkan," ujar Sugihardjo.
