Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengumumkan bahwa mulai September 2026, seluruh bantuan sosial (bansos) dan bantuan pemerintah lainnya akan disalurkan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Kebijakan ini diputuskan setelah rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 23 Juli 2026.
Penyaluran Terpusat di Koperasi Desa
Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa infrastruktur pemerintah untuk barang-barang subsidi dan bantuan pemerintah akan terpusat di koperasi desa. "Infrastruktur pemerintah yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih," ujarnya. Ia menegaskan bahwa bansos dan bantuan pemerintah lainnya akan disalurkan secara terpusat di Kopdes. "Bansos, bantuan pemerintah, semua nanti melalui Kopdes. Terpusat di Kopdes. Nanti di Kopdes semua. Semua Koperasi Desa Merah Putih," jelasnya. Operasi diperkirakan dimulai pada September 2026.
Target Operasional KDMP
Zulkifli Hasan menerima laporan bahwa total 25.000 KDMP di seluruh Indonesia akan beroperasi hingga September 2026. Pemerintah menargetkan sebanyak 35.862 KDMP beroperasi pada akhir 2026. "September ini tadi menurut Wapang (Wakil Panglima TNI) akan jadi kira-kira 25.000 yang akan jadi September ini. Agustus-September 25.000. Tapi akhir tahun 35.862 akan jadi ya," tuturnya. Menurut dia, KDMP akan diperbaiki, dibenahi, dan diselesaikan oleh pemerintah selama dua tahun. Setelah itu, KDMP akan menjadi milik desa/kelurahan. "2 tahun perbaikan, dibenahi, diselesaikan, setelah 2 tahun diserahkan kepada desa. Nah ini. Desa, karena itu koperasi milik desa. Ya, jelas ya," ujar Zulhas.
Dampak Kebijakan
Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat dan mempermudah penyaluran bansos serta bantuan pemerintah lainnya. Dengan adanya koperasi desa sebagai pusat distribusi, diharapkan bantuan tepat sasaran dan mengurangi potensi penyelewengan. Pemerintah akan terus memantau perkembangan dan memastikan kesiapan infrastruktur di seluruh desa dan kelurahan.
