Pemerintah pusat mengalokasikan perbaikan sebanyak 30.000 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Jawa Tengah melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2026. Hal ini disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, saat peluncuran BSPS Jawa Tengah 2026 di Kabupaten Brebes, Sabtu (9/5/2026).
Kenaikan Target BSPS Jawa Tengah
Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa tahun lalu di Jawa Tengah hanya ada 7.532 unit yang diperbaiki, sedangkan tahun ini minimal 30.000 unit, naik sekitar 23.000 unit. Kenaikan ini merupakan bagian dari percepatan program tiga juta rumah yang diarahkan Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah juga memperluas jangkauan BSPS secara nasional. Tahun lalu masih ada 222 kabupaten/kota yang belum mendapatkan program, namun tahun ini seluruh kabupaten/kota di Indonesia, lebih dari 500 daerah, memperoleh alokasi.
Program KUR Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Lokal
Selain BSPS, Maruarar menyinggung program KUR Perumahan yang memberdayakan masyarakat, termasuk pelaku usaha kecil. Program ini memungkinkan akses pembiayaan dengan bunga rendah untuk perbaikan rumah dan dukungan usaha.
Ia juga meminta agar pelaksanaan bedah rumah menggerakkan ekonomi lokal. Material bangunan seperti bata dan genteng diharapkan dibeli dari pelaku usaha di daerah, khususnya Jawa Tengah, agar ekonomi rakyat bergerak.
Dukungan Gubernur Jawa Tengah
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyampaikan terima kasih atas dukungan pemerintah pusat dalam percepatan penanganan RTLH. Menurutnya, penanganan RTLH perlu terus diperkuat karena masih banyak warga, terutama kelompok desil 1 hingga desil 4, yang membutuhkan hunian layak.
Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat mempercepat penanganan RTLH. Selain BSPS, penanganan RTLH di Jawa Tengah juga didukung APBD Provinsi dengan target 5.000 unit pada 2026, serta CSR perusahaan dan Baznas sebanyak 1.550 unit.
Total Target Penanganan RTLH 2026
Total target penanganan RTLH di Jawa Tengah pada 2026 dari tiga sumber utama mencapai 36.550 unit, dengan rincian: 30.000 unit dari APBN melalui BSPS, 5.000 unit dari APBD Provinsi, serta 1.550 unit dari CSR dan Baznas (Baznas 750 unit, Djarum 500 unit, dan Bank Jateng 300 unit).
Untuk Kabupaten Brebes, total target penanganan RTLH pada 2026 mencapai 514 unit, terdiri dari 215 unit dari APBN/BSPS, 249 unit dari APBD Provinsi, dan 50 unit dari CSR/Baznas.
Dukungan DPR dan Apresiasi Penerima Manfaat
Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana menyatakan dukungannya terhadap program BSPS. Ia berharap program bedah rumah dapat ditingkatkan pada 2027 dan seterusnya, serta mendorong pemberdayaan UMKM, terutama toko bangunan di sekitar penerima manfaat.
Salah satu penerima bantuan, Nunung, mengaku senang karena rumahnya yang bocor dapat segera diperbaiki. Sebelumnya ia sudah berencana renovasi namun terkendala biaya.
Kriteria penerima BSPS antara lain warga berpenghasilan rendah, memiliki rumah tidak layak huni, belum pernah menerima bantuan sejenis, serta memiliki legalitas tanah atau rumah yang jelas.
