Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat peran koperasi sebagai salah satu pilar utama perekonomian nasional. Menurutnya, penguatan koperasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor sekaligus memperkokoh fondasi ekonomi Indonesia. Hal ini disampaikan Prabowo saat menghadiri Puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79 bertema "Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya" di Indonesia Arena, Jakarta.
Koperasi sebagai Soko Guru Perekonomian
Prabowo menilai koperasi bukan sekadar lembaga ekonomi, melainkan soko guru perekonomian yang berperan penting dalam mewujudkan keadilan ekonomi. Karena itu, ekonomi kerakyatan hanya dapat berkembang jika didukung jaringan koperasi yang sehat, transparan, dan produktif di seluruh daerah. Komitmen itu juga tercermin melalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Berdasarkan data pemetaan wilayah terbaru tahun 2026, aktivitas koperasi di Indonesia masih didominasi sejumlah provinsi di Pulau Jawa dan beberapa wilayah strategis di Sumatra. Data dari laman resmi Simkopdes per Juli 2026 menunjukkan terdapat 10 provinsi dengan jumlah koperasi terbanyak serta 10 provinsi dengan nilai transaksi Koperasi Desa Merah Putih terbesar.
10 Provinsi dengan Koperasi Merah Putih Terbanyak
Infografis yang dirilis Liputan6.com menampilkan 10 provinsi dengan jumlah Koperasi Merah Putih terbanyak. Provinsi-provinsi tersebut didominasi oleh daerah di Pulau Jawa, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Sumatra juga berkontribusi signifikan dengan provinsi seperti Sumatra Utara dan Sumatra Selatan masuk dalam daftar.
10 Provinsi dengan Transaksi Koperasi Desa Merah Putih Terbesar
Selain jumlah koperasi, data Simkopdes juga mencatat 10 provinsi dengan nilai transaksi Koperasi Desa Merah Putih terbesar. Transaksi terbesar tercatat di provinsi-provinsi dengan ekonomi yang kuat, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi di daerah tersebut aktif dalam kegiatan ekonomi dan memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian lokal.
Pemerintah terus mendorong pengembangan koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan. Dengan adanya data ini, diharapkan dapat menjadi acuan bagi kebijakan pengembangan koperasi ke depan, terutama dalam memperluas jangkauan dan meningkatkan transaksi koperasi di daerah-daerah yang masih tertinggal.
