Menteri Sosial Saifullah Yusuf, akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan tanggung jawab bersama seluruh Unit Kerja (UKE) di lingkungan Kementerian Sosial (Kemensos). Dalam rapat internal yang digelar di Kantor Kemensos, Jakarta, pada Selasa (4/8/2026), Gus Ipul menekankan perlunya kolaborasi dan kontribusi dari setiap unit sesuai tugas dan fungsinya agar program berjalan optimal.
Sekolah Rakyat: Bisnis Semua Unit Kerja
Gus Ipul menyatakan bahwa Sekolah Rakyat bukan hanya tugas satu unit, melainkan melibatkan semua aspek. "Ketika kita membahas Sekolah Rakyat, pada dasarnya adalah ini bisnis semua UKE, bisnis semua unit kerja. Karena di sana ada anak-anak yang perlu direhabilitasi karena memiliki masalah-masalah tertentu, karena di Sekolah Rakyat juga butuh pemberdayaan yang menjadi rangkaian dari perlindungan dan jaminan sosial," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima pada hari yang sama.
Rapat internal ini dihadiri oleh seluruh jajaran pejabat Kemensos, termasuk Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Sekretaris Jenderal Robben Rico, serta para direktur jenderal terkait. Gus Ipul menekankan pentingnya membangun kesadaran seluruh unit untuk bekerja sama menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto.
Integrasi Intervensi untuk Keluarga
Gus Ipul menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bagian dari strategi pengentasan kemiskinan yang berbasis pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Program ini tidak hanya menyekolahkan anak secara gratis dengan sistem berasrama, tetapi juga memberikan intervensi terintegrasi kepada orang tua atau keluarga mereka.
"Orang tuanya diberi perlindungan dan jaminan sosial, orang tuanya diberi PBI, orang tuanya direhabilitasi, orang tuanya didorong untuk bisa lebih berdaya, sehingga antara anak dan keluarganya menjadi kesatu-kesatuan untuk diintervensi secara bersama-sama agar mereka graduasi," ungkap Gus Ipul. Dengan pendekatan ini, diharapkan keluarga dapat keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan.
Target Tambahan 250 Gedung Sekolah Rakyat
Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul meminta seluruh jajaran melakukan perencanaan yang matang, terutama dalam proses rekrutmen siswa. Pasalnya, Sekolah Rakyat mendapatkan target tambahan dari Presiden. "Sekolah Rakyat ada target tambahan dari Presiden, kalau sekarang sudah 100 (gedung), sekarang dalam proses itu 100 lagi sampai 150. Sehingga tahun depan itu ada (sekitar) 250 gedung permanen Sekolah Rakyat yang bisa menampung sekurang-kurangnya 140 ribu (siswa)," jelas Gus Ipul.
Penambahan gedung ini membutuhkan koordinasi yang baik antarunit, termasuk dalam hal pengadaan barang dan jasa. Gus Ipul menegaskan bahwa proses pengadaan harus dilakukan dengan perencanaan yang presisi, harga yang tepat, dan sesuai dengan kondisi di lapangan. "Jadi sekarang ini memang nggak bisa main-main, nggak bisa kita otak-atik gitu loh, udah nggak jamannya lagi. Itu yang saya pesankan betul ini kepada seluruh tim pengadaan di Kementerian Sosial," tegasnya.
Persiapan Tahun 2027 dan Digitalisasi Bansos
Selain membahas Sekolah Rakyat, rapat ini juga menjadi ajang untuk memberikan arahan dalam mempersiapkan tahun 2027. Beberapa hal penting yang disorot meliputi digitalisasi bansos, pemutakhiran DTSEN, dan proses graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Gus Ipul menekankan pentingnya transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran dan transparan.
Hadir dalam rapat tersebut antara lain Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Supomo, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Mira Riyati Kurniasih, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Agus Zainal Arifin, serta Plt. Inspektur Jenderal Dody Sukmono. Jajaran staf khusus dan tenaga ahli menteri juga turut serta dalam diskusi yang bertujuan memperkuat sinergi antarunit kerja.
