Sebuah unggahan viral di media sosial mengungkap dugaan penipuan berkedok sosialisasi tes TOEFL yang menimpa sekitar 108 siswa dari tiga kelas di sebuah SMA di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) saat kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat, 17 Juli 2026, dan diunggah oleh akun X @merapiuncover pada Sabtu, 18 Juli.
Modus Penipuan: Sosialisasi Palsu dan Intimidasi
Menurut narasi yang beredar, dua orang yang mengaku sebagai perwakilan lembaga bimbingan belajar masuk ke kelas saat MPLS. Mereka mensosialisasikan tes TOEFL dengan klaim manfaat sertifikat yang berlebihan. Salah satu dari mereka memulai sesi dengan kalimat intimidatif, sementara yang lain menggunakan kata-kata kotor atau kasar. Keduanya juga membawa-bawa nama Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) DIY serta Kepolisian Daerah (Polda) DIY untuk membuat kegiatan tersebut terkesan legal dan tepercaya.
Di akhir sesi, siswa ditawari mengikuti tes dengan skema potongan harga bertahap dari Rp400 ribu menjadi Rp100 ribu. Mereka hanya diberi waktu sekitar 15 menit untuk memutuskan pembayaran, baik secara tunai, transfer, maupun melalui QRIS. Setelah membayar, peserta menerima kuitansi atas nama sebuah perusahaan jasa pendidikan.
Kecurigaan Muncul Setelah Kegiatan Berakhir
Tidak lama setelah kegiatan usai, sejumlah siswa memperoleh informasi dari pelajar sekolah lain yang mengaku pernah mengalami kejadian serupa. Penelusuran yang dilakukan para siswa menimbulkan dugaan bahwa alamat kantor yang tercantum pada kuitansi tidak valid. Mereka juga mendapati bahwa tes yang ditawarkan bukanlah tes TOEFL sebagaimana dipromosikan, melainkan tes EPT berbasis daring dengan sertifikat digital.
Pihak sekolah kemudian menyampaikan bahwa mereka tidak memberikan izin terhadap kegiatan yang melibatkan transaksi langsung dengan siswa. Sekolah kini tengah menelusuri bagaimana kegiatan tersebut dapat berlangsung di lingkungan sekolah.
Disdikpora DIY Bantah Memberi Izin
Kepala Bidang Perencanaan dan Data Disdikpora DIY, Suci Rohmadi, menegaskan bahwa instansinya tidak memiliki keterkaitan dengan kegiatan tersebut. "Disdikpora DIY tidak pernah memberikan izin, rekomendasi, atau kerja sama resmi dengan lembaga tersebut. Pencatutan nama Dikpora dan Polda adalah tindakan ilegal dan penyesatan informasi. Kami mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat dan pihak sekolah untuk tidak mudah percaya pada oknum yang membawa nama dinas tanpa disertai Surat Tugas resmi yang dapat diverifikasi keasliannya," kata Suci melalui laman resmi Pemda DIY, Sabtu (18/7).
Langkah Evaluasi dan Perlindungan Siswa
Suci menuturkan, Disdikpora DIY hingga saat ini belum menerima laporan tertulis dari sekolah maupun orang tua terkait dugaan kejadian tersebut. Namun, dinas akan meminta Balai Pendidikan Menengah di kabupaten/kota untuk menelusuri peristiwa itu sekaligus mengevaluasi sistem pengamanan sekolah selama pelaksanaan MPLS.
Lebih jauh, Suci menekankan bahwa pelaksanaan MPLS di DIY telah diatur melalui surat edaran yang mewajibkan seluruh kegiatan berfokus pada pengenalan lingkungan sekolah yang bersifat edukatif. "Surat Edaran MPLS kepada sekolah sudah cukup ketat di mana aktivitas harus fokus pada pengenalan edukatif, bukan komersialisasi, apalagi intimidasi dan memperketat filter tamu pihak ketiga," paparnya.
Suci juga akan kembali mengingatkan seluruh sekolah agar melakukan konfirmasi kepada dinas jika terdapat pihak luar yang mengaku membawa rekomendasi atau bekerja sama dengan Disdikpora DIY. Ia juga akan berkonsultasi dengan aparatur pengawas daerah dan bagian hukum guna mengkaji langkah hukum terkait dugaan pencatutan nama instansi.
"Perlindungan siswa dari segala bentuk intimidasi dan komersialisasi di sekolah adalah prioritas dinas Dikpora di masa MPLS ini," pungkas Suci.
