KPK Tetapkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq sebagai Tersangka Kasus Pengadaan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya pada tahun anggaran 2023–2026. Saat ini, Fadia Arafiq ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK hingga tanggal 23 Maret 2026 mendatang.
Peringatan Sekda Terabaikan, KPK Ungkap Fakta Baru
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur, mengungkapkan bahwa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati Fadia Arafiq sebenarnya telah lama mendapatkan peringatan dari internal pemerintah daerah setempat. Peringatan tersebut salah satunya datang dari Sekretaris Daerah (Sekda) Pekalongan, Mohammad Yulian Akbar.
Menurut keterangan Asep Guntur, peringatan itu muncul sejak Fadia Arafiq mendirikan perusahaan bernama PT RNB dan kemudian perusahaan tersebut ikut serta dalam proses pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. "Jadi pak sekda dalam keterangannya kepada penyidik menyampaikan bahwa yang bersangkutan beserta beberapa pihak lainnya telah berulang kali mengingatkan bu bupati mengenai potensi adanya konflik kepentingan ketika bupati mendirikan perusahaan PT RNB dan kemudian ikut dalam pengadaan di Kabupaten Pekalongan," jelas Asep dalam konferensi pers pada Rabu, 4 Maret 2026.
KPK juga telah menyita sejumlah barang bukti terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan, termasuk barang bukti elektronik dan mobil. Fadia Arafiq sebelumnya terjaring OTT di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada hari yang sama.
Rapat Terbatas Presiden Prabowo Pastikan Kesiapan Energi dan Pangan
Sementara itu, dalam perkembangan terpisah, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Istana Merdeka Jakarta, pada Rabu (4/3/2026). Rapat ini bertujuan untuk memastikan kesiapan sektor energi dan pangan menjelang perayaan Hari Raya Idulfitri.
Pemerintah melakukan pengecekan menyeluruh guna memastikan ketersediaan stok serta stabilitas harga, sehingga masyarakat dapat menjalani bulan Ramadan hingga Lebaran dengan tenang. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa dirinya bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, telah melaporkan kepada Presiden Prabowo bahwa pasokan energi dan pangan tetap dalam kondisi aman dan terkendali.
"Baik saya maupun Pak Zul sudah menyampaikan kepada Presiden, dari sektor energi maupun pangan terhadap harga-harga juga masih dalam kondisi yang terjangkau," kata Bahlil usai rapat di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
AHY Tegaskan Partai Demokrat Bukan Manuver Politik
Di sisi lain, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), membeberkan alasan mengapa kader-kader partainya sering turun ke bawah atau mendatangi konstituen. Hal ini disampaikannya dalam acara buka bersama di Hotel Fairmont, Jakarta, pada Rabu 4 Maret 2026.
Dalam pidatonya, AHY berkelakar kepada Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono, dengan menegaskan bahwa aktivitas tersebut bukanlah sebuah manuver politik. "Pak Sekjen Gerindra, mohon dilaporkan ke Pak Presiden selaku pembina koalisi, pembina partai-partai politik, kalau Demokrat tahun ini agak sering turun ke bawah karena semangatnya 25 tahun tadi. Tolong jangan disalahartikan sebagai sebuah manuver politik karena pemilu masih lama," celetuk AHY.
Setelah itu, AHY kembali menegaskan komitmen Partai Demokrat untuk mengawal pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan ini menegaskan posisi partai dalam koalisi pemerintah saat ini.
