Banser Gelar Aksi Protes di KPK Saat Eks Menag Yaqut Diperiksa sebagai Tersangka Korupsi Kuota Haji
Ratusan anggota Banser menggeruduk halaman depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta pada Kamis, 12 Maret 2026. Mereka tiba menggunakan mobil komando dan bus pariwisata sekitar pukul 17.00 WIB, menyuarakan protes terkait pemeriksaan Yaqut Cholil Qoumas, mantan Menteri Agama, yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi kuota haji.
Klaim Kriminalisasi dan Dukungan untuk Yaqut
Dalam aksinya, Banser mengklaim bahwa penetapan Yaqut sebagai tersangka merupakan bentuk kriminalisasi. Seorang orator di atas mobil komando meneriakkan, "Bela Gus Yaqut sampai mati!" sambil menggalang dukungan dari massa. Sementara itu, di dalam gedung KPK, para awak media menunggu kehadiran Yaqut yang rencananya akan ditahan setelah menjalani pemeriksaan sejak siang hari.
Pemeriksaan Yaqut dimulai sekitar pukul 13.00 WIB, dan rencana penahanan dilakukan setelah upaya praperadilannya ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal ini memperkuat posisi KPK dalam menangani kasus yang diduga melibatkan penyalahgunaan kuota haji selama dua tahun berturut-turut.
Suasana Tegang dan Respons Publik
Aksi Banser menciptakan suasana tegang di sekitar Gedung Merah Putih KPK, dengan peserta protes yang sebagian besar adalah kader organisasi tersebut. Mereka menuntut keadilan dan menolak tuduhan korupsi terhadap Yaqut, yang dianggap sebagai figur penting dalam komunitas mereka. Insiden ini menyoroti dinamika politik dan hukum yang kompleks dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia.
Kasus korupsi kuota haji ini telah menarik perhatian luas, mengingat Yaqut sebelumnya menjabat sebagai menteri agama dan terlibat dalam pengelolaan haji. KPK telah menyita sejumlah barang bukti, termasuk uang, empat mobil, dan tanah, yang terkait dengan investigasi ini. Aksi Banser menambah dimensi sosial pada kasus hukum, menunjukkan dukungan kuat dari basis massa terhadap tersangka.
Dengan perkembangan terbaru ini, publik terus memantau langkah-langkah KPK dalam mengusut tuntas kasus korupsi yang berdampak pada sistem kuota haji nasional. Aksi protes Banser juga mengingatkan akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum, terutama dalam kasus yang melibatkan pejabat tinggi.
