Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat lonjakan signifikan kasus kekerasan di sekolah pada tahun 2026. Data yang dirilis pada Kamis (16/7/2026) menunjukkan peningkatan hingga 100 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Rincian Data Kasus Kekerasan di Sekolah
Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listyarti menjelaskan bahwa pada triwulan pertama tahun 2026 (Januari-Maret) tercatat 22 kasus kekerasan di satuan pendidikan. Memasuki triwulan kedua (April-Juni), terjadi penambahan 33 kasus sehingga total menjadi 55 kasus dalam kurun waktu enam bulan.
"Angka 55 kasus tersebut sangat tinggi, mengingat data kekerasan di satuan pendidikan yang dicatat FSGI pada sepanjang tahun 2025 hanya 60 kasus. Sementara tahun 2026 dalam 6 bulan sudah terjadi 55 kasus," ujar Retno dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.
Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya
Peningkatan ini mencerminkan tren yang mengkhawatirkan. Sepanjang tahun 2025, FSGI mencatat total 60 kasus kekerasan di sekolah. Namun, dalam enam bulan pertama tahun 2026 saja, angka tersebut hampir menyamai total kasus setahun penuh tahun lalu. Jika tren ini berlanjut, diprediksi jumlah kasus pada akhir 2026 bisa melampaui 110 kasus.
Retno menyoroti bahwa data ini hanya mencakup kasus yang dilaporkan dan terverifikasi oleh FSGI. Kemungkinan masih banyak kasus lain yang tidak tercatat karena korban enggan melapor atau sekolah berusaha menutupi insiden.
Jenis Kekerasan yang Terjadi
Meskipun tidak dirinci dalam rilis, FSGI sebelumnya mengklasifikasikan kekerasan di sekolah meliputi kekerasan fisik, psikis, perundungan (bullying), dan kekerasan seksual. Peningkatan kasus terjadi di berbagai jenjang pendidikan, dari SD hingga SMA.
FSGI mendesak pemerintah dan pihak terkait untuk segera mengambil langkah konkret, seperti penguatan sistem pengawasan di sekolah, pelatihan guru dalam menangani kekerasan, serta penyediaan saluran pelaporan yang aman bagi siswa.
Dampak dan Tindak Lanjut
Lonjakan kasus ini berdampak pada psikologis siswa dan menurunkan kualitas lingkungan belajar. FSGI berencana melakukan advokasi ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk mendorong evaluasi kebijakan pencegahan kekerasan di satuan pendidikan.
Retno menambahkan, "Kami mendesak agar setiap sekolah memiliki tim pencegahan dan penanganan kekerasan yang aktif, serta melibatkan orang tua dan masyarakat dalam pengawasan."
