Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, E. Aminudin Aziz, mengeluhkan penurunan anggaran yang drastis. Ia menyatakan bahwa akibat penurunan tersebut, program literasi menjadi terganggu.
"Bahwa betul dengan penurunan anggaran yang sangat drastis, pekerjaan yang terkait dengan literasi itu menjadi terganggu," kata Aminudin saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi X DPR, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Dampak Penurunan Anggaran pada Program Literasi
Aminudin memberikan contoh terkait program pembagian buku ke setiap desa, taman baca masyarakat, hingga Puskesmas. Program yang disambut positif oleh masyarakat itu tidak bisa lagi dilakukan di tahun 2026.
"Tahun 2026 ini tidak bisa kami kerjakan karena tidak ada uangnya," imbuh dia.
Tak hanya itu, ia mengatakan rencana pembangunan fisik, renovasi, hingga pembelian perlengkapan juga tidak bisa dilakukan. Sehingga, rencana untuk menggerakkan literasi lebih masif lagi tidak bisa terealisasi.
"Nah, ini apa, menjadikan rencana kita untuk menggerakkan literasi lebih masif ini tidak bisa kita kerjakan," ujar dia.
Negosiasi dengan Bappenas untuk Penurunan Target
Aminudin mengatakan pihaknya sudah menyampaikan hal ini kepada Bappenas. Ia bahkan meminta agar target diturunkan karena dana yang tidak memadai.
"Tidak mungkin dengan anggaran besar tercapai, dengan anggaran kecil tetap tercapai. Jadi ya sudah saja dikasih kecil, ngapain buat besar, kan gitu. Nah, logika ini tentu tidak bisa kita terima karena bagaimanapun kalau tidak ada penurunan target, ya kami tidak akan bisa mencapai target-target yang sudah ditetapkan," tutur dia.
"Oleh karena itu, kami melakukan negosiasi dengan Bappenas supaya ada penurunan angka-angka target. Dan ini diskusi terus dilakukan dan ini terjadi penurunan-penurunan itu. Maka ketika kita bicara tentang target-target tadi, itu sebetulnya adalah target-target yang sudah disepakati untuk terjadi penyesuaian," lanjutnya.
Anggaran Perpusnas Tahun 2025
Aminudin mengatakan pada tahun 2025 Perpusnas mendapatkan anggaran lebih dari Rp 721,6 miliar. Anggaran itu, lanjut dia, juga sempat diblokir Rp 132 miliar sehingga anggaran yang bisa dipakai hanya Rp 589,5 miliar.
"Nah, sepanjang tahun 2025 itu kami mendistribusikan anggaran itu ke unit-unit kerja, lalu terealisasi anggaran sebesar Rp 583,2 miliar dan ini setara dengan 98,93%," pungkas dia.
