Ketua Fraksi Partai Golkar DPR, Sarmuji, menyatakan bahwa Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat pelecehan seksual. Pernyataan ini disampaikan menyusul maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi secara berulang di berbagai sektor, termasuk di lingkungan pendidikan dan dunia kerja. Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah peristiwa di pesantren Pati, Jawa Tengah.
Indonesia Darurat Pelecehan Seksual
Menurut Sarmuji, kasus pelecehan seksual tidak lagi bersifat sporadis, melainkan telah menjadi pola yang berulang dan meluas. "Ini adalah sinyal kuat bahwa Indonesia sedang dalam kondisi darurat pelecehan seksual," ujarnya kepada wartawan pada Selasa, 5 Mei 2025. Ia menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah dalam menghadapi situasi ini.
Sarmuji mendorong penguatan implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Selain itu, ia mengusulkan pembentukan satuan tugas pencegahan di setiap institusi pendidikan dan tempat kerja, serta mekanisme pelaporan yang aman dan berpihak pada korban.
Akuntabilitas Institusi dan Tindak Tegas
Politisi Golkar itu menekankan pentingnya akuntabilitas institusi. "Setiap lembaga, baik pendidikan maupun dunia kerja, harus bertanggung jawab. Tidak boleh ada lagi upaya menutup-nutupi kasus demi menjaga reputasi. Justru transparansi adalah kunci untuk memulihkan kepercayaan publik," tegasnya.
Sarmuji juga meminta aparat penegak hukum untuk bertindak tegas dan menjerat pelaku dengan hukuman maksimal. Efek jera dinilai penting untuk memutus mata rantai kekerasan seksual. "Polri, khususnya melalui unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), harus jauh lebih responsif dan proaktif dalam menangani laporan kekerasan seksual. Penanganan yang lambat atau tidak sensitif justru akan membuat korban semakin takut untuk bersuara," ujarnya.
Ia mendorong kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat keberanian korban dalam melapor. "Perlu kerja sama yang lebih erat antara lembaga pendidikan, dunia kerja, dan kepolisian untuk melakukan edukasi yang sistematis. Korban harus diyakinkan bahwa mereka tidak sendiri dan berani bersuara tanpa rasa takut," lanjut Sarmuji.
Pentingnya Literasi Seksual
Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu juga menyoroti perlunya pendidikan karakter dan literasi seksual yang sehat sejak dini. "Pencegahan harus dimulai dari hulu. Edukasi tentang relasi yang sehat, penghormatan terhadap tubuh dan martabat manusia, serta kesadaran hukum harus menjadi bagian dari sistem pendidikan kita," katanya.
Dalam konteks dunia kerja, Sarmuji menilai banyak kasus pelecehan seksual tidak terungkap karena adanya ketimpangan relasi kuasa antara atasan dan bawahan. Oleh karena itu, perusahaan dan instansi pemerintah didorong memiliki kebijakan internal yang tegas, termasuk mekanisme perlindungan bagi pelapor (whistleblower). "Negara harus hadir secara utuh—melindungi korban, menghukum pelaku, dan memastikan sistem yang mencegah kejahatan ini terus berulang. Jika tidak, kita akan terus kehilangan rasa aman sebagai bangsa," pungkas Sarmuji.
