KemenHAM Lakukan Pemantauan Langsung Program Makan Bergizi Gratis di Tabanan
Staf Khusus Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) bersama jajaran Kementerian HAM wilayah kerja Provinsi Bali telah melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kegiatan ini berlangsung di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dauh Peken 5, Kabupaten Tabanan, pada Selasa (17/2). Tujuannya adalah untuk memastikan kesiapan sarana pendukung program sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak atas pangan bergizi bagi anak-anak, sesuai dengan prinsip penghormatan, pemajuan, penegakan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.
Dorongan Motivasi dan Disiplin bagi Petugas SPPG
Dalam kunjungan tersebut, petugas SPPG juga menerima suntikan semangat agar menjalankan tugas pelayanan dengan baik, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Staf Khusus Menteri HAM Bidang Transformasi Digital dan Komunikasi Media, Thomas Harming Suwarta, menekankan bahwa kehadiran Kementerian HAM di tengah masyarakat bertujuan untuk memastikan nilai-nilai HAM terimplementasi secara nyata di lapangan. Ia juga mendorong penyelenggaraan tugas di SPPG agar berjalan maksimal.
"Kami ingin memastikan sekali lagi bahwa pemenuhan hak atas pangan bergizi merupakan hak dasar setiap anak. Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu bentuk upaya negara dalam menjamin hak tersebut, sehingga perlu didukung oleh sarana dan fasilitas yang layak serta memenuhi standar," ujar Thomas dalam keterangan tertulis pada Rabu (18/2/2026).
Thomas menambahkan bahwa para petugas SPPG harus menyadari betapa mulia tugas mereka karena mempersiapkan anak Indonesia yang kenyang, sehat, dan pintar. Ia mengutip pesan Presiden yang selalu menginginkan anak Indonesia tersenyum.
Peran Strategis SPPG dan Pentingnya Pengawasan Berlapis
Thomas menegaskan bahwa peran SPPG sangat strategis sebagai garda terdepan dalam memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi. Tugas ini bukanlah hal mudah, sehingga perlu dilakukan dengan motivasi tinggi dan disiplin di setiap lini. "Kejadian yang terjadi di beberapa tempat harus menjadi cambuk agar setiap petugas SPPG menyadari betul betapa tugas mereka sangat strategis dan mulia," katanya.
Ia menjelaskan bahwa keberhasilan program ini sangat tergantung pada kinerja SPPG di lapangan. Untuk memastikan kualitas pelayanan prima, diperlukan pengawasan yang berlapis mulai dari pengadaan bahan baku, saat barang masuk ke dapur, proses persiapan, memasak, penyiapan, pengantaran, hingga saat makanan tiba di sekolah.
"Kami optimis dengan kejadian yang belakangan ini terjadi, maka upaya perbaikan kualitas pelayanan dapur semakin digalakkan. Ke depan, pelayanan di SPPG ini harus terus menjadi perhatian serius sehingga tujuan dan sasaran program MBG ini bisa berhasil tercapai dengan baik," ucap Thomas.
Dampak Positif Program MBG dan Penyerapan Tenaga Kerja
Thomas mengaku mendapat banyak cerita positif dari pengelola SPPG terkait hadirnya program MBG ini. Dampaknya termasuk meningkatnya kehadiran anak di sekolah, peserta didik menjadi lebih fokus, serta tumbuhnya nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan. Selain itu, program ini juga memberikan dampak turunan terkait penyerapan tenaga kerja untuk masyarakat sekitar dapur.
"Penyerapan tenaga kerja itu sangat nyata karena di luar pegawai BGN ada tenaga yang direkrut dari masyarakat sekitar SPPG. Contoh SPPG yang kami kunjungi ini, sekitar 47 orang adalah warga sekitar dengan upah harian 120-125 ribu per hari," tutur Thomas.
Apresiasi dari Kepala SPPG dan Peninjauan Fasilitas
Sementara itu, Kepala SPPG Dauh Peken 5, Rafi Afrizal, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Kementerian HAM dalam rangka pemantauan dan penguatan kualitas layanan. "Kami menyambut baik kunjungan ini sebagai bentuk perhatian dan pengawasan terhadap kesiapan sarana pendukung Program Makan Bergizi Gratis di SPPG agar pelayanan kami lebih baik lagi," kata Rafi.
Dalam kesempatan tersebut, Staf Khusus Menteri HAM beserta jajaran melakukan peninjauan langsung terhadap kondisi dapur, kelayakan fasilitas, tata letak ruang, serta kebersihan lingkungan SPPG. Hal ini merupakan bagian dari upaya memastikan kesiapan sarana pendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Pemantauan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pelaksana di daerah dalam mendukung pemenuhan hak atas pangan bergizi sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan hak asasi manusia.
