Pusat Polling Indonesia (Puspoll) merilis hasil survei nasional terbaru yang mengukur persepsi masyarakat terhadap program-program pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Survei yang dilakukan pada 18-26 Mei 2026 ini melibatkan 2.400 responden dengan margin of error +/- 2% pada tingkat kepercayaan 95%.
BPJS Kesehatan Jadi Prioritas Utama
Direktur Eksekutif Puspoll Indonesia, Chamad Hojin, dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Sabtu (27/6/2026), mengungkapkan bahwa program perluasan akses BPJS Kesehatan menempati peringkat tertinggi dengan tingkat kepentingan 93,6%. Disusul oleh penurunan biaya BPJS Kesehatan sebesar 93,3%. "Program yang dinilai paling penting oleh masyarakat meliputi perluasan akses BPJS Kesehatan 93,6 persen, penurunan biaya BPJS Kesehatan 93,3 persen," ujar Chamad.
Selain itu, masyarakat juga menuntut peningkatan kualitas fasilitas kesehatan (92,9%), pembukaan lapangan pekerjaan (92,5%), BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal (91,8%), dan pemberantasan judi online (91,7%). Keenam program ini menjadi prioritas utama rakyat menurut survei tersebut.
Dukungan MBG Anjlok 30 Poin
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengalami perubahan persepsi paling signifikan. Dukungan terhadap MBG turun dari 85,5% pada Agustus 2025 menjadi 55,5% pada Mei 2026, atau berkurang 30 poin. Chamad mencatat bahwa 64,4% responden menyatakan kurang percaya atau tidak percaya bahwa program tersebut bebas dari praktik korupsi.
Dalam daftar 14 program yang diuji berdasarkan tingkat urgensinya, MBG berada di posisi terendah dengan tingkat kepentingan 60,7%. Program Koperasi Desa Merah Putih hanya sedikit di atasnya dengan 63,5%. Meski demikian, Chamad menegaskan bahwa data ini tidak berarti masyarakat menolak tujuan pemberian makanan bergizi kepada anak. Persoalan utama terletak pada tata kelola, transparansi, keamanan makanan, ketepatan sasaran, dan distribusi manfaat ekonomi.
Pentingnya Audit Terbuka dan Perbaikan Tata Kelola
Chamad menekankan bahwa kritik terhadap MBG harus dimaknai sebagai upaya menyelamatkan program, bukan menghentikannya. "Pemerintah perlu melakukan audit terbuka terhadap rantai pengadaan, pengelolaan SPPG, standar kualitas makanan, biaya per penerima, kepemilikan pengelola, ketepatan sasaran, dan mekanisme pengaduan," kata Chamad. Menurutnya, keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari jumlah dapur atau jumlah penerima, tetapi harus dinilai dari perbaikan status gizi, kesehatan anak, kemampuan belajar, pengurangan beban keluarga, serta manfaat ekonomi bagi petani, UMKM, dan pekerja lokal.
"Setiap angka merupakan peringatan dini sekaligus peluang perbaikan. Pemerintah masih memiliki modal kepercayaan, waktu, dan kapasitas birokrasi untuk membalikkan tren sebelum 2029. Respons harus dimulai sekarang melalui kebijakan yang benar-benar dirasakan masyarakat," pungkas Chamad.
Metodologi Survei
Survei dilakukan dengan metode penarikan sampel acak bertingkat (multistage random sampling), dengan memperhatikan proporsi urban/rural dan jumlah pemilih di setiap provinsi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner terstruktur. Responden berusia minimal 17 tahun atau sudah memenuhi syarat pemilih. Quality control dilakukan terhadap 20% total sampel secara acak dan tidak ditemukan kesalahan berarti.
