Menkes Tanggapi Usulan DPR tentang AI di Daerah Terpencil
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menanggapi usulan Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh mengenai penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam membantu pelayanan kesehatan di daerah yang masih kekurangan dokter. Budi menegaskan bahwa kehadiran dokter secara langsung tetap menjadi kebutuhan mutlak dalam pelayanan kesehatan.
“Yang secara fundamental harus dijawab adalah kekurangan dokter itu terjadi terutama di daerah-daerah terpencil. Itu yang harus dijawab,” kata Budi di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2026). Menurutnya, teknologi seperti telemedicine dan AI hanya dapat menjadi pelengkap layanan kesehatan, bukan pengganti tenaga medis.
Fokus Pemerintah: Perbanyak dan Distribusikan Dokter
Budi menekankan bahwa fokus utama pemerintah seharusnya adalah menambah jumlah dokter dan mendistribusikan mereka ke daerah-daerah terpencil. “Jangan sampai itu mengalihkan fokus kita atau perhatian kita untuk memperbanyak jumlah dokter dan mendistribusikan mereka ke daerah-daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa kehadiran dokter secara langsung adalah hal mutlak untuk melihat dan menyentuh pasien sebelum memberikan diagnosis. “Karena dokter dan tenaga kesehatan, tenaga medis, kan mesti melihat, mesti menyentuh pasiennya juga,” tuturnya.
Usulan DPR: AI Bantu Atasi Kekurangan Dokter
Sebelumnya, Nihayatul Wafiroh mengusulkan penggunaan AI untuk membantu pelayanan kesehatan di daerah yang kekurangan dokter. “Kekurangan dokter yang ada, ini kita ini sekarang sudah cukup banyak dibantu dengan adanya AI, Pak. Saya bukan orang medis, saya membayangkan mungkin sekarang ini kita banyak melihat banyak sektor yang sudah dibantu oleh AI,” kata Nihayatul dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR.
Usulan ini muncul sebagai respons terhadap tantangan distribusi tenaga medis di Indonesia, terutama di wilayah terpencil yang sulit dijangkau. Namun, Menkes Budi menegaskan bahwa AI hanya berperan sebagai alat bantu, bukan solusi utama.
Perbedaan Pandangan antara DPR dan Menkes
Perbedaan pandangan antara DPR dan Menkes ini menyoroti pendekatan yang berbeda dalam mengatasi masalah kekurangan dokter. DPR cenderung melihat potensi AI sebagai solusi cepat, sementara Kemenkes menekankan pentingnya investasi jangka panjang pada sumber daya manusia medis.
Menkes Budi menegaskan bahwa teknologi tidak dapat menggantikan sentuhan manusia dalam diagnosis dan perawatan pasien. “Kehadiran dokter secara langsung adalah hal yang tidak bisa ditawar,” pungkasnya.
