BPJS Kesehatan resmi memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Sosial, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, serta Badan Pusat Statistik (BPS) dalam rangka memperkuat ekosistem Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Langkah ini dinilai penting untuk memastikan penyelenggaraan program yang semakin efektif dan berkelanjutan di tengah tantangan yang terus berkembang.
Sinergi Membangun Tata Kelola Terintegrasi
Melalui kerja sama lintas sektor ini, BPJS Kesehatan bersama kementerian dan lembaga terkait bersinergi membangun tata kelola yang terintegrasi. Cakupan kerja sama tersebut meliputi perlindungan peserta, kualitas data, pembiayaan program, hingga kepatuhan pemberi kerja. Dengan sinergi ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat saling terhubung dalam satu ekosistem yang kuat.
Dirut BPJS: JKN Kini Menjadi Ekosistem
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengungkapkan bahwa tantangan penyelenggaraan JKN saat ini tidak hanya berfokus pada menjaga keberlanjutan Dana Jaminan Sosial. Lebih dari itu, tantangan juga mencakup upaya meningkatkan kepesertaan tetap aktif, memperkuat mutu layanan yang mudah, cepat, dan setara, serta membangun tata kelola yang akuntabel.
"Program JKN telah berkembang menjadi sebuah ekosistem. Karena itu, kualitas penyelenggaraannya tidak lagi ditentukan oleh satu institusi, melainkan oleh kemampuan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun tata kelola yang saling terhubung," ujar pria yang akrab disapa Pujo itu dalam keterangannya, Senin (3/8/2026).
Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Fondasi Kebijakan
Pujo menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi fondasi agar setiap kebijakan yang diambil berbasis data akurat, didukung pembiayaan yang berkelanjutan, serta diiringi kepatuhan seluruh pihak terhadap regulasi yang berlaku. Melalui penguatan ekosistem JKN, BPJS Kesehatan diharapkan mampu beradaptasi dengan dinamika kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan program dalam jangka panjang.
"Meski memiliki ruang lingkup yang berbeda, namun sinergi yang dibangun bermuara pada tujuan yang sama, yaitu memperkuat ekosistem penyelenggaraan Program JKN. Melalui sinergi dan kolaborasi ini, diharapkan semakin memperkuat semangat gotong royong, menjaga keberlanjutan Program JKN, serta memastikan setiap penduduk Indonesia memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan yang mudah, cepat, dan setara," tegas Pujo.
KP2MI Fokus pada Perlindungan Pekerja Migran
Sementara itu, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Mukhtarudin, menyatakan bahwa sinergi yang dijalin dengan BPJS Kesehatan menyasar kepada calon pekerja dan pekerja migran Indonesia. Menurutnya, perlindungan kesehatan yang diberikan harus diperkuat tidak hanya untuk para pekerja, tetapi juga hingga seluruh anggota keluarganya.
"Pekerja migran Indonesia memberikan kontribusi, bukan hanya sebagai penggerak ekonomi keluarga dan sebagai penggerak ekonomi nasional. Maka dari itu, keselamatan kerja dan kesehatan para pekerja dan calon pekerja migran sangat penting bagi kami untuk diberikan. Dengan kolaborasi ini, harapannya bisa meningkatkan kualitas layanan kesehatan kepada seluruh masyarakat, khususnya bagi pekerja migran Indonesia," tegas Mukhtarudin.
Kemensos Integrasikan Data Penerima Bantuan Iuran
Pada aspek perlindungan peserta, Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia, Agus Jabo Priyono, menjelaskan bahwa sinergi yang dibangun dengan Kementerian Sosial berfokus kepada integrasi data penerima bantuan iuran, interoperabilitas informasi, dukungan terhadap fasilitas kesehatan, serta penguatan berbagai program prioritas. Saat ini, Kementerian Sosial tengah melakukan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) bagi penerima Peserta Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).
"Kami memandang kolaborasi ini semakin memperkuat kerja sama lintas sektor agar penerima manfaat dapat tepat sasaran dan bisa mengakses layanan dengan baik," papar Agus Jabo.
Kemendagri Dorong Optimalisasi Pembiayaan Daerah
Pada sisi pembiayaan, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, menyatakan dukungan penuh terhadap optimalisasi penyelenggaraan Program JKN. Upaya ini dilakukan dengan memperkuat regulasi, pembinaan, dan pengawasan kepada pemerintah daerah. Termasuk memastikan kecukupan anggaran iuran JKN bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemda sejak penyusunan APBD, serta memperkuat monitoring dan pertukaran data bersama BPJS Kesehatan.
BPS: Hampir 13 Persen Penduduk Sakit Setiap Bulan
Di sisi lain, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik, Sonny Harry Budiutomo, menekankan bahwa kesehatan merupakan fondasi penting dalam pembangunan nasional. Berdasarkan indikator BPS, kesehatan menjadi salah satu aspek utama yang perlu mendapat perhatian. Data menunjukkan hampir 13 persen penduduk Indonesia mengalami sakit setiap bulan. Karena itu, pemanfaatan DTSEN yang didukung data kepesertaan BPJS Kesehatan serta pemutakhiran data secara berkala menjadi langkah penting untuk memperkuat basis data nasional dan mendukung kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan seluruh elemen bangsa dapat bersama-sama memastikan Program JKN berjalan semakin baik, menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dan memberikan manfaat nyata bagi kesehatan rakyat Indonesia.
