Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, yang akrab disapa Cak Imin, menegaskan bahwa partainya mendukung penuh kebijakan satu pintu ekspor sumber daya alam (SDA) Indonesia. Menurutnya, langkah ini menjadi salah satu cara utama untuk menegakkan kedaulatan ekonomi di tanah air.
"PKB mendukung satu pintu ekspor seluruh sumber daya alam yang kita yakini menjadi salah satu cara utama dari dimulainya menegakkan kedaulatan ekonomi di bumi nusantara tercinta," kata Cak Imin dalam sambutannya di Jakarta Convention Center, Kamis (23/7/2026).
Kekayaan Alam untuk Kepentingan Rakyat
Cak Imin menekankan bahwa kekayaan luar biasa yang dimiliki Indonesia harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Ia mengapresiasi keseriusan Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak.
"Kita menyaksikan Bapak Presiden dengan sungguh-sungguh dimulai untuk menjaga kekayaan alam yang begitu luar biasa dan digunakan sekuat-kuatnya untuk kepentingan rakyat," ujarnya.
Arah Baru Ekonomi Sudah Nyata
Politikus asal Jawa Timur itu menyebut kebijakan Presiden Prabowo sudah terlihat nyata di depan mata. Ia mengajak seluruh partai politik untuk bersama-sama menuntaskan pekerjaan rumah (PR) dalam mewujudkan kedaulatan ekonomi melalui pengelolaan SDA.
"Kita yakin sepenuhnya, orientasi dan arah baru ekonomi yang dimulai dari penyelamatan sumber daya alam ini bukan sekadar retorika maupun impian di siang bolong. Kita sudah lama merindukan ini dan kita menyaksikan kebijakan Bapak Presiden sudah nyata di depan mata dengan berbagai upaya-upaya konkret yang kita saksikan," imbuhnya.
Implementasi Penuh pada 1 September 2026
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa kebijakan ekspor satu pintu untuk sejumlah komoditas strategis yang dikelola oleh Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) akan berlaku penuh pada 1 September 2026. Saat ini, kebijakan tersebut masih berada dalam tahap transisi.
"Dengan ekspor sumber daya alam satu pintu, ya, kita mengadakan tahap transisi dan kita harapkan nanti 1 September 2026 implementasi penuh," ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna yang dipantau secara daring melalui YouTube Sekretariat Presiden, Senin (20/7/2026).
Dukungan PKB ini memperkuat sinyal politik bahwa kebijakan satu pintu ekspor SDA mendapat legitimasi dari partai-partai koalisi pemerintahan. Langkah ini diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor sumber daya alam dan mengurangi praktik ekspor ilegal yang selama ini merugikan negara.
