Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa kepercayaan pelaku usaha menjadi modal utama dalam membuka peluang pembiayaan alternatif di tengah pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) sekitar Rp15 triliun. Pemprov DKI terus mengembangkan skema creative financing agar pembangunan tetap berjalan tanpa bergantung sepenuhnya pada APBD.
Kepercayaan Pengusaha sebagai Modal Utama
“Banyak orang yang menanyakan ke saya, kenapa kok KLB (Koefisien Lantai Bangunan) bisa? Ya karena ada trust, karena ada kepercayaan dari para pelaku bisnis,” kata Pramono dalam acara Silaturahmi DPRD DKI Jakarta bersama DPR RI Dapil DKI Jakarta dan DPD RI Dapil DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (30/7/2026).
Pemotongan DBH mendorong pemerintah daerah untuk mencari sumber pembiayaan lain di luar anggaran daerah. Salah satu skema yang tengah disiapkan adalah penerbitan obligasi daerah senilai Rp3,5 triliun. “Maka bagi saya, creative financing itu sebagai alternatif. Ketika saya menggagas tentang obligasi daerah Rp3,5 triliun, banyak orang bertanya, ‘Apakah Jakarta tidak mampu?’ Jakarta sangat mampu untuk itu,” ujarnya.
Obligasi Daerah untuk Sektor Produktif
Pramono menegaskan bahwa penerbitan obligasi daerah tidak akan digunakan untuk belanja konsumtif. Ia menginstruksikan jajarannya agar dana tersebut hanya dialokasikan untuk sektor produktif yang memberikan manfaat jangka panjang, seperti pembangunan rumah sakit, kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial. “Itu hanya untuk membangun rumah sakit, hal yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial. Enggak boleh yang lain. Karena dengan demikian menjadi produktif,” ucap Pramono.
Selain KLB dan obligasi daerah, Pemprov DKI juga mengoptimalkan strategic partnership dan naming rights. Skema ini memungkinkan proyek pembangunan tetap berjalan tanpa menggunakan dana APBD.
Proyek Tanpa APBD: Taman Semanggi dan Lainnya
Pramono mencontohkan revitalisasi Taman Semanggi yang menelan anggaran sekitar Rp135 miliar dan sepenuhnya dibiayai oleh mitra swasta tanpa APBD. “Contohnya Semanggi. Namanya tetap Taman Semanggi, hanya ditambah by nama perusahaan. Dengan begitu saja itu sudah bayar Rp135 miliar dan akan mengubah wajah Taman Semanggi,” ujarnya.
Pembangunan terowongan pejalan kaki yang menghubungkan kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) dengan jaringan MRT juga dilakukan tanpa APBD. Skema serupa diterapkan dalam pembangunan jalur pedestrian di kawasan Dukuh Atas yang membutuhkan anggaran sekitar Rp350 miliar. Proyek ini akan mengintegrasikan enam moda transportasi: LRT Jakarta, LRT Jabodebek, KRL Commuter Line, kereta bandara, Transjakarta BRT, dan layanan Transjakarta.
Pramono menyebut bahwa APBD yang ada dialokasikan untuk program seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Dengan creative financing, Jakarta mampu membangun tanpa mengandalkan APBD sepenuhnya.
