Gubernur Bali I Wayan Koster melakukan kunjungan kerja ke Balai Kota DKI Jakarta pada Selasa (4/8/2026) untuk bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Pertemuan tersebut difokuskan pada pembahasan berbagai skema pembiayaan pembangunan di luar APBD, mulai dari obligasi daerah hingga creative financing.
Pramono Anung mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa. Menurutnya, tantangan pembangunan saat ini menuntut pemerintah daerah untuk mencari sumber pembiayaan yang lebih inovatif dan tidak konvensional.
Diskusi Intensif tentang Inovasi Pembiayaan
"Kami berdiskusi tentang berbagai hal, di antaranya tentang creative financing, tentang obligasi, tentang KLB (Koefisien Lantai Bangunan), SP3L dan macam-macam," kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (4/8/2026).
Pramono menegaskan bahwa kondisi ekonomi saat ini membuat peningkatan APBD tidak bisa lagi mengandalkan cara-cara konvensional. Ia menekankan perlunya pendekatan yang out of the box dalam membiayai pembangunan infrastruktur daerah.
"Karena bagaimanapun dalam kondisi ekonomi yang seperti ini, tantangan untuk bisa meningkatkan APBD enggak bisa dengan cara yang konvensional, harus ada yang disebut dengan out of the box," ujarnya.
Peluang Obligasi Daerah untuk Badung
Salah satu topik utama yang dibahas adalah peluang Kabupaten Badung untuk menerbitkan obligasi daerah. Pramono mencontohkan bahwa APBD Badung yang mencapai sekitar Rp 13 triliun masih membutuhkan tambahan pembiayaan untuk proyek-proyek strategis, terutama dalam mengatasi kemacetan.
"Badung pasti bisa seperti Jakarta untuk menerbitkan obligasi daerah, sehingga kami berdiskusi tentang itu," ujarnya.
Selain obligasi, Pramono juga berbagi pengalaman tentang penerapan kebijakan KLB di Jakarta. Menurutnya, mekanisme kompensasi bagi bangunan yang melebihi ketentuan dapat menjadi sumber pendapatan daerah yang signifikan.
"Kalau lebih tinggi dari ketentuan ya harus bayar. Bayarnya buat siapa? Buat rakyat, buat masyarakat, buat membangun Bali, buat membangun Jakarta," ungkapnya.
Rencana Obligasi Daerah Jakarta
Di sisi lain, Pramono mengungkapkan bahwa rencana penerbitan obligasi daerah Jakarta telah memperoleh persetujuan prinsip dari pemerintah pusat. Namun, prosesnya masih harus melalui sejumlah tahapan yang panjang.
"DKI Jakarta enggak mungkin melangkah seperti ini tanpa persetujuan pemerintah pusat. Salah satu persetujuan prinsip yang kami dapatkan adalah dari Menko Perekonomian," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa persetujuan juga nantinya harus diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Bappenas sebelum obligasi diterbitkan.
Pramono menegaskan bahwa kemampuan fiskal Jakarta masih sangat kuat. Kapasitas penerbitan obligasi daerah Jakarta bisa mencapai Rp 20 triliun, namun Pemprov hanya berencana menerbitkan sekitar Rp 3,5 triliun.
"Jakarta itu mempunyai kemampuan untuk obligasi sampai dengan Rp 20 triliun, tetapi kita hanya memakai Rp 3,5 triliun saja. Jadi masih sangat aman untuk Jakarta," ucapnya.
Tindak Lanjut dari Arahan Kemendagri
Sementara itu, Gubernur Bali I Wayan Koster menjelaskan bahwa kunjungannya ke Balai Kota Jakarta merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Dalam Negeri untuk mempelajari skema pembiayaan yang tengah disiapkan Pemprov DKI.
"Kami mendapat arahan dari Bapak Menteri Dalam Negeri untuk studi dengan Bapak Gubernur DKI berkaitan dengan creative financing," ujar Koster.
Ada tiga hal utama yang dipelajari, yaitu obligasi daerah, pemanfaatan koefisien bangunan dalam tata ruang, dan berbagai inovasi pembiayaan infrastruktur di luar APBD.
Koster mengatakan bahwa sejumlah inisiatif yang dipaparkan Pramono akan dipelajari lebih lanjut untuk diterapkan di Bali, terutama dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kualitas pariwisata.
"Kami akan tindak lanjuti di tingkat tim teknis supaya proses ini bisa berjalan lebih cepat dan tentu saja kami akan menyesuaikan dengan regulasi yang ada," imbuhnya.
