Wagub Aceh Usulkan Penghapusan Barcode BBM Subsidi Selama Bulan Suci Ramadan
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, yang akrab disapa Dek Fadh, secara resmi mengajukan permintaan agar sistem barcode untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi di Aceh ditiadakan selama periode bulan Ramadan hingga perayaan Idul Fitri 2026. Permintaan ini disampaikan dalam paparannya di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia di Kantor Gubernur Aceh, Syiah Kuala, Banda Aceh, pada Selasa, 10 Februari 2026.
Alasan Permintaan Penghapusan Barcode
Dek Fadh menjelaskan bahwa sistem pembelian dengan barcode saat ini telah menimbulkan antrean yang sangat panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Aceh. Ia mengungkapkan bahwa antrean kendaraan bisa mencapai jarak 3 hingga 4 kilometer, yang menyebabkan ketidaknyamanan bagi masyarakat, terutama bagi pemilik alat berat yang masih beroperasi.
"Karena barcode ini Pak, alat-alat berat kami masih bekerja ketika membeli di SPBU susah Pak. Begitu juga antrean Pak sampai 3-4 kilo di jalan. Seperti Bapak lihat di slide foto ini, ini antrean dikarenakan barcode Pak, solar dan pertalite. Ini antreannya Pak," ujarnya sambil menunjukkan bukti visual berupa foto antrean panjang tersebut.
Harapan Kekhususan untuk Aceh
Wagub Aceh menekankan bahwa provinsi ini masih berada dalam masa transisi pemulihan pascabencana, dengan empat kabupaten—yaitu Aceh Tamiang, Aceh Utara, Pidie Jaya, dan Aceh Tengah-Bener Meriah—masih dalam status tanggap darurat. Oleh karena itu, ia berharap Aceh dapat diberikan kekhususan sementara berupa peniadaan sistem barcode untuk pembelian BBM subsidi.
"Jadi harapan kami ini bisa diberikan kekhususan karena kita masih dalam masa transisi, sedangkan 4 kabupaten kami Pak masih dalam tanggap darurat. Jadi harapan kami pertama adalah barcode," tegas Dek Fadh. Ia juga mengaku telah berkomunikasi dengan Direktur Utama Pertamina terkait permintaan ini, sebagai upaya untuk meringankan beban masyarakat selama bulan suci Ramadan.
Kunjungan Pimpinan MPR ke Aceh
Pertemuan ini merupakan bagian dari kunjungan resmi pimpinan MPR RI ke Aceh, yang dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain:
- Ketua MPR RI Ahmad Muzani
- Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto, Rusdi Kirana, Eddy Soeparno, Edhi Baskoro Yudhoyono, dan A. M. Akbar Supratman
- Pimpinan dari semua fraksi, seperti Sonny Tri Danaparamita, Ferdiansyah, Robert Rouw, Chusnunia, dan Anton Sukartono Suratto
- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian
- Kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dedi Iskandar Batubara
- Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar
- Badan Sosialisasi Abraham Liyanto
- Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah
- Deputi Bidang Administrasi Heri Herawan beserta sejumlah staf khusus
Kunjungan ini juga mencakup agenda penyaluran bantuan sosial, termasuk 30 ribu paket sembako, sebagai bentuk dukungan terhadap pemulihan Aceh. Permintaan penghapusan barcode BBM subsidi diharapkan dapat menjadi solusi sementara untuk mengatasi masalah antrean dan mendukung kelancaran aktivitas masyarakat, khususnya dalam menyambut Ramadan dan Idul Fitri 2026.
