Komisi XIII DPR Apresiasi Transformasi Nusakambangan, Usulkan Jadi Lokasi Kerja Sosial

Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap transformasi yang terjadi di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Hal ini disampaikan usai melakukan kunjungan kerja untuk memeriksa fasilitas pembinaan narapidana yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imipas.

"Kami bersyukur diajak Pak Menteri, Pak Dirjen, dan jajaran untuk langsung... tak hanya melihat, tapi lebih tepatnya memeriksa di setiap sudut yang ada di Nusakambangan ini. Kami sangat terkesan," kata Willy di Sarana Edukasi dan Asimilasi (SAE) Lapas Terbuka, Nusakambangan, pada Selasa (10/2/2026).

Usulan Nusakambangan Sebagai Tempat Pidana Kerja Sosial

Willy menekankan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru telah memperkenalkan alternatif sanksi kerja sosial bagi pelaku tindak pidana ringan. Dia sepakat jika Pulau Nusakambangan dijadikan salah satu lokasi pelaksanaan kerja sosial tersebut, mengingat kegiatan pembinaan yang sudah berjalan.

"Ini benar-benar Pak Menteri punya tangan dingin. Pak Prabowo (Presiden Prabowo Subianto) juga di satu sisi selain KUHP, kekuatannya adalah kerja sosial atau hukuman pidana sosial. Di sini tidak perlu kita berdiskursus tapi sudah langsung berpraktik," ujar Willy.

Lebih lanjut, Willy menambahkan, "Kami tadi sempat berdiskusi di perjalanan sama Pak Menteri, mungkin juga untuk meningkatkan produktivitas kedaulatan pangan di sini, yang KS (kerja sosial) mungkin juga bisa kita rekomendasikan nanti untuk ditaruh di sini."

Latar Belakang Kunjungan Kerja Komisi XIII DPR

Kunjungan kerja ini dilakukan karena Panitia Kerja (Panja) Pemasyarakatan Komisi XIII memiliki beberapa catatan penting. Mereka ingin melihat langsung transformasi pemasyarakatan pasca berlakunya KUHP dan KUHAP baru, serta penerapan pembinaan yang sesuai dengan semangat Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

"Kami dari Komisi XIII, khususnya Panitia Kerja Pemasyarakatan, yang sudah berjalan, memang setelah raker kami kemudian melihat ada beberapa catatan. Pertama, bagaimana transformasi pemasyarakatan sesuai dengan KUHAP yang baru," tutur Willy.

"Yang kedua adalah bagaimana sesuai dengan Asta Cita presiden Prabowo yaitu yang pertama adalah memajukan demokrasi, hak asasi manusia dan Pancasila. Ini yang kemudian kami terus membangun kebijakan pengawasan yang senapas dengan Asta Cita," sambungnya.

Anggota Komisi XIII yang Hadir dan Program Transformasi

Willy dan Wakil Ketua Komisi XIII, Dewi Asmara, memimpin delapan anggota lainnya dalam kunjungan ini. Anggota yang hadir meliputi:

Marinus Gea
Rapidin Simbolon
Maruli Siahaan
Prana Putra Soh E
Yanuar Arif Wibowo
Mafirion
Edison Sitorus
Raja Faisal

Sejak awal menjabat, Menteri Imipas Agus telah mencanangkan transformasi Pulau Nusakambangan menjadi pusat kemandirian, ketahanan pangan, dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selama satu tahun terakhir, telah berdiri lokasi pembuatan batako, paving block, dan material bangunan lainnya berbahan dasar residu pembakaran batu bara (flying ash and bottom ash/FABA) dari PLTU Adipala.

Menteri Agus juga memerintahkan Ditjenpas untuk mengolah lahan tidur menjadi sarana pembinaan narapidana di berbagai bidang, seperti:

Balai Latihan Kerja (BLK) Pengolahan Sampah
BLK Pupuk Kandang
BLK Pelintingan Rokok
BLK Konveksi
BLK budidaya Anggrek
Lahan budidaya anggur, melon, bengkel pengolahan tepung dan beras Mocaf

Kegiatan ketahanan pangan yang dikembangkan di pulau ini meliputi peternakan ayam petelur, bebek, domba, budidaya ikan Nila, Udang Vaname, belut atau sidat, sawah padi, dan ladang jagung.

Menteri Agus menjadikan pembinaan narapidana di Nusakambangan sebagai percontohan untuk lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Tujuannya adalah agar narapidana memiliki kesadaran untuk menjadi produktif dengan cara positif, sehingga mereka memiliki bekal keterampilan dan pengetahuan saat kembali ke masyarakat.