Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan belasan menteri dan kepala lembaga di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin (13/7/2026). Rapat tersebut menghasilkan keputusan penting terkait harga bahan bakar minyak (BBM) khusus bagi pengusaha nelayan.
Hadir 17 Pejabat Tinggi Negara
Dalam dokumentasi Biro Pers Istana, terlihat sejumlah pejabat hadir, antara lain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Mendikti Saintek Brian Yuliarto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala BIN Muhammad Herindra, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Harga Khusus untuk Nelayan Kapal 30-200 GT
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo menginstruksikan pemberian harga khusus BBM bagi pengusaha nelayan yang memiliki kapal berukuran 30 hingga 200 gross ton (GT). Sebelumnya, harga BBM nonsubsidi melonjak hingga Rp 21.300 per liter, sementara BBM untuk nelayan di bawah 30 GT telah diberikan dengan harga Rp 6.800 per liter. Oleh karena itu, Prabowo memberikan arahan agar pengusaha nelayan dengan kapal 30-200 GT mendapatkan harga penyesuaian.
"Karena pengusaha nelayan ini perlu diberikan harga kekhususan, tadi dibahas bahwa harga yang disepakati adalah di harga Rp 15.000 per liter," ungkap Airlangga.
Subsidi dari BPDP, Bukan APBN
Airlangga menambahkan, harga BBM nonsubsidi berdasarkan harga rata-rata produksi solar di dalam negeri dapat dipatok pada angka Rp 18.600 per liter. Dengan demikian, subsidi sekitar Rp 3.600 per liter akan dibiayai melalui dana Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), bukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Oleh karena itu, Pak Menteri ESDM akan membuat, mengeluarkan, regulasi terkait dengan subsidi tersebut, yang besarnya subsidi kira-kira Rp 3.600 itu akan dibiayai oleh BPDP," jelas Airlangga.
Menurut Airlangga, penggunaan dana BPDP dimungkinkan karena saat ini lembaga tersebut memiliki kecukupan dana untuk membiayai dukungan tersebut. Kebijakan harga khusus BBM ini akan diberikan dengan kuota sebesar 400.000 ton untuk enam bulan ke depan.
Menteri ESDM Segera Terbitkan Aturan
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa kebijakan itu merupakan upaya pemerintah memberikan kepastian bagi pelaku usaha di sektor perikanan. Menurutnya, harga Rp 15.000 per liter dapat membantu operasional nelayan dengan kapal berukuran 30 GT ke atas.
"Ini semua dalam rangka bagaimana memberikan rasa kepastian bagi saudara-saudara kita pelaku usaha di sektor perikanan karena memang kan harganya agak tinggi sekarang. Nah dengan harga Rp 15 ribu ini diharapkan dapat membantu proses operasional bagi nilai yang 30 GT ke atas," ujar Bahlil.
Bahlil menyampaikan bahwa kementeriannya akan segera menindaklanjuti arahan Prabowo dengan menerbitkan surat keputusan. Ia juga menegaskan bahwa pembiayaan dukungan harga tersebut menggunakan dana non-APBN. "Kami segera akan membuat surat keputusan dari ESDM untuk ditindaklanjuti," ucapnya.
Penyaluran Tepat Sasaran
Lebih lanjut, Bahlil mengatakan penentuan titik-titik penyaluran akan dikoordinasikan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan agar tepat sasaran. "Ini nanti agar tidak disalahgunakan, nanti kita akan minta titik-titiknya akan ditentukan oleh, koordinasikan dengan Menteri Perikanan. Supaya apa? Jangan sampai niat baik pemerintah untuk membantu nelayan kemudian salah lagi dipergunakan," ujar Bahlil.
