Tukang Parkir di Jakbar Viral Tarif Tinggi Berdalih THR, Dishub Beri Teguran Keras
Kasus dugaan pungutan liar (pungli) oleh juru parkir (jukir) yang mematok tarif tinggi dengan alasan tunjangan hari raya (THR) telah terjadi di kawasan Sentra Primer Barat (SPB), Kembangan, Jakarta Barat. Insiden ini sempat viral di media sosial setelah seorang warga mengunggah keluhannya karena dipaksa membayar biaya parkir motor sebesar Rp 10 ribu selama masa libur Lebaran.
Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Barat langsung memberikan teguran keras kepada juru parkir yang terlibat. Kepala Seksi Operasional Sudinhub Jakbar, Agus Prasetyo, menegaskan bahwa tindakan ini tidak dapat dibiarkan. "Kami memberikan teguran keras kepada juru parkir di kawasan CNI Jakarta Barat. Tindak lanjutnya dengan cara ditegur sekaligus mensosialisasikan. Kalau tidak, ya nanti kita operasi dengan Satpol PP untuk penertiban," ujarnya seperti dilansir Antara, Jumat (27/3/2026).
Langkah Koordinasi dan Penindakan Lebih Lanjut
Selain memberikan teguran, pihak Sudinhub Jakbar akan berkoordinasi dengan aparatur Kecamatan Kembangan dan pengelola kawasan CNI untuk membahas masalah parkir ini secara menyeluruh. Agus Prasetyo menjelaskan, "Nantinya, kami bersama unsur terkait Pemkot Jakbar akan melakukan survei agar pengelola kawasan CNI menyediakan sarana parkir yang memadai. Sementara ini, kami menindak dengan memberikan teguran kepada juru parkir tersebut."
Di sisi lain, Camat Kembangan, Joko Suparno, menyatakan bahwa pihaknya juga akan mengambil langkah dalam penanganan perparkiran di kawasan Sentra Primer Barat Kembangan. "Kalau Dishub DKI telah memberikan penindakan, kami juga akan melakukan penindakan melalui kegiatan Rabu Tertib. Selain itu, kami akan menyurati kepada pengelola kawasan CNI yang mengimbau untuk menyediakan area parkir kendaraan, baik roda empat dan dua," jelasnya.
Insiden ini menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap praktik parkir, terutama selama masa liburan seperti Lebaran, di mana sering terjadi penyalahgunaan wewenang oleh oknum tertentu. Masyarakat diimbau untuk melaporkan jika menemukan kasus serupa agar dapat ditindaklanjuti dengan cepat.
