Pengemudi becak motor (bentor) yang tergabung dalam Paguyuban Becak Motor Yogyakarta (PBMY) mendatangi kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Daerah Istimewa Yogyakarta pada Jumat, 31 Juli 2026. Mereka menyampaikan aspirasi terkait rencana pemerintah menjadikan Jalan Malioboro sebagai kawasan full pedestrian pada November 2026. Dalam aksinya, para sopir meminta agar bentor tetap diizinkan beroperasi di area Malioboro sampai seluruh pengemudi mendapatkan kendaraan pengganti berupa bentrik.
Ketua Umum PBMY, Parmin, menegaskan bahwa pihaknya pada prinsipnya mendukung penataan Malioboro menjadi kawasan full pedestrian. Namun, dukungan itu harus disertai solusi bagi para pengemudi yang menggantungkan penghasilan dari kawasan wisata tersebut. "Tidak ada persoalan. Kami mendukung full pedestrian karena demi tercapainya program pemerintah. Tapi jangan kami dikorbankan," ujar Parmin di kantor Dishub DIY, Jumat (31/7/2026).
Aspirasi Pengemudi Bentor di Malioboro
Parmin menjelaskan bahwa para pengemudi bentor tidak menolak modernisasi dan penataan kota. Hanya saja, mereka belum siap kehilangan akses jika belum ada kepastian pengganti. Ia meminta pemerintah tetap memberi ruang bagi anggota PBMY untuk mengais rezeki di sepanjang jalur pedestrian selama belum menerima bantuan bentrik. "Selama teman-teman kami belum mendapat bantuan bentrik dari pemerintah, ya kami tolong teman-teman bisa mengais rezeki di sepanjang jalur pedestrian. Jangan terus asal menutup," tegasnya.
Menurut Parmin, bentrik merupakan kendaraan pengganti yang diharapkan bisa menjadi solusi transportasi yang lebih ramah lingkungan. Namun, hingga saat ini belum semua pengemudi bentor menerima bantuan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah tidak menutup akses Malioboro secara total sebelum ada kejelasan nasib para pengemudi.
Dishub DIY Akan Komunikasikan Aspirasi ke Pemda
Kepala Dishub DIY, Chrestina Erni Widaystuti, menanggapi keluhan para pengemudi bentor dengan respons terbuka. Ia menyatakan aspirasi tersebut akan disampaikan kepada jajaran Pemerintah Daerah DI Yogyakarta untuk menjadi bahan pertimbangan kebijakan. "Kalau aspirasi dari Bapak-bapak bahwa saat ini menghendaki ada separuh jalan digunakan, kami akan komunikasikan. Kami akan sampaikan aspirasi Bapak-bapak supaya ada kebijakan yang berpihak kepada kebutuhan Bapak-bapak di lapangan," ungkapnya.
Pernyataan itu mengindikasikan adanya opsi kompromi, seperti mengizinkan bentor menggunakan sebagian jalur Malioboro pada periode transisi. Dishub DIY tampaknya ingin memastikan kebijakan full pedestrian tidak memicu konflik sosial dengan para pelaku transportasi tradisional. Namun demikian, keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah daerah.
Nasib Malioboro dan Keberlanjutan Transportasi Tradisional
Rencana full pedestrian Malioboro merupakan bagian dari upaya pemerintah menata kawasan ikonik tersebut agar lebih nyaman bagi pejalan kaki. Malioboro dikenal sebagai pusat wisata belanja dan kuliner yang setiap hari dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara. Dengan konsep full pedestrian, diharapkan kawasan ini semakin hidup dan aman.
Di sisi lain, keberadaan bentor selama ini menjadi bagian dari denyut ekonomi Malioboro. Banyak pengemudi yang hanya mengandalkan tarif dari wisatawan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebijakan yang tidak disertai program transisi akan berdampak langsung pada penghasilan mereka.
Parmin berharap pemerintah dapat duduk bersama dan merumuskan solusi yang adil. Menurutnya, para pengemudi bentor siap mendukung program pemerintah asalkan mereka dilibatkan dalam proses perencanaan dan mendapatkan jaminan pengganti yang jelas.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keputusan resmi mengenai teknis pelaksanaan full pedestrian Malioboro. Dishub DIY masih akan mengkomunikasikan aspirasi pengemudi bentor kepada pemda. Sementara itu, para pengemudi berharap kebijakan yang diambil nantinya tetap memberikan ruang bagi mereka untuk bekerja dan mencari nafkah.
