Pemerintah Siapkan Skema Keberangkatan Jemaah Umrah dari Asrama Haji
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan skema khusus untuk keberangkatan jemaah umrah melalui asrama haji. Kebijakan ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, yang bertujuan untuk memperkuat ekosistem ekonomi haji sekaligus mendukung maskapai nasional.
Rapat di Parlemen dan Arahan Presiden
Dalam rapat bersama Badan Legislasi DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (12/2/2026), Dahnil menjelaskan bahwa skema ini dirancang untuk mengoptimalkan pemanfaatan asrama haji. "Presiden meminta kita untuk mendukung ekosistem ekonomi haji ini guna memperkuat nasional flight kita. Caranya? Kami sedang merancang agar jemaah umrah nanti berangkat dari asrama haji," ujarnya.
Dia menambahkan bahwa seluruh proses keberangkatan, mulai dari check-in hingga boarding, akan diselesaikan di asrama haji. Hal ini diharapkan dapat mengurangi antrean panjang di bandara dan meningkatkan efisiensi. Garuda Indonesia akan menyediakan sarana keberangkatan, sehingga jemaah bisa langsung berangkat tanpa penumpukan di bandara.
Optimalisasi Asrama Haji dan Ekonomi
Dahnil menilai bahwa kebijakan ini juga menjadi langkah optimalisasi pemanfaatan asrama haji, yang selama ini belum maksimal. Dia menyebutkan bahwa sebagian besar asrama haji memiliki lahan luas, seperti di Medan (14 hektar) dan Pondok Gede (15 hektar), tetapi pemberdayaannya masih terbatas.
"Pemberdayaannya tidak maksimal, PNBP-nya juga tidak maksimal. Presiden berulang kali memerintahkan kami untuk menjadikan asrama haji sebagai pusat pengembangan ekonomi haji," jelasnya. Skema ini diharapkan dapat mengubah asrama haji menjadi hub ekonomi yang produktif.
Data Jemaah dan Potensi Ekonomi
Lebih lanjut, Dahnil menyampaikan data terkait jemaah haji dan umrah. Saat ini, jumlah calon jemaah haji yang mengantre mencapai 5,7 juta orang, dengan kuota keberangkatan sekitar 221 ribu per tahun. Sementara itu, jumlah jemaah umrah jauh lebih besar, dengan data dari Duta Besar Saudi menunjukkan 2,6 juta orang per tahun, meskipun data Kementerian Agama sebelumnya mencatat 1,6 juta.
Perbedaan angka ini kemungkinan disebabkan oleh metode pendataan yang berbeda. Namun, Dahnil menekankan bahwa jutaan jemaah umrah ini merupakan ekosistem besar yang perlu dikelola secara serius. "Ini semuanya harus dikembangkan, diberikan pelayanan perlindungan, dan dijadikan kekuatan ekonomi," tegasnya.
Dukungan dan Kerja Sama
Dahnil juga menyebutkan bahwa pemerintah mendorong keterlibatan berbagai pihak, seperti Danantara, untuk memperbaiki asrama haji. "Versi perintah Presiden adalah untuk memikirkan Kerja Sama Organisasi (KSO) asrama haji," imbuhnya. Dengan skema ini, diharapkan tidak hanya meningkatkan pelayanan jemaah, tetapi juga menggerakkan sektor ekonomi terkait.
Secara keseluruhan, skema keberangkatan jemaah umrah dari asrama haji ini diharapkan dapat menjadi solusi inovatif untuk mengatasi tantangan logistik sekaligus memaksimalkan potensi ekonomi dalam sektor haji dan umrah di Indonesia.
