Kemenhaj Siapkan Skenario Rute dan Penundaan Haji di Tengah Konflik Timteng
Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) tengah menyusun berbagai skenario untuk keberangkatan jemaah haji tahun 2026, menyusul eskalasi konflik di Timur Tengah yang semakin memanas. Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah perubahan rute penerbangan haji, termasuk melalui jalur Afrika, sebagai alternatif untuk menjamin keamanan perjalanan.
Opsi Perubahan Rute Penerbangan
Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan bahwa pihaknya siap mempersiapkan perubahan rute penerbangan jika diperlukan untuk memastikan keselamatan jemaah. "Kalau kemudian itu memang menjamin keamanan penerbangannya, maka kita siapkan rute penerbangannya berubah, misalnya," kata Dahnil dalam keterangan kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (10/3/2026).
Opsi ini muncul dari usulan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Kemenhaj akan berkoordinasi lebih lanjut dengan otoritas penerbangan, termasuk dari Arab Saudi dan negara-negara lain, untuk membahas kemungkinan rute alternatif. "Itu tentu bicara dengan otoritas penerbangan dan otoritas baik itu Saudi Arabia maupun berbagai negara yang nanti mempertimbangkan rute penerbangan, kan, ada rute yang berbeda misalnya lewat jalur selatan kemudian ada lewat Afrika yang juga diwacanakan oleh DPR," jelasnya.
Skenario Penundaan Keberangkatan
Selain perubahan rute, Kemenhaj juga mempertimbangkan skenario penundaan keberangkatan jemaah haji jika kondisi keamanan di Timur Tengah dinilai tidak aman dan membahayakan keselamatan. Dahnil mencontohkan situasi serupa dengan pandemi COVID-19 sebelumnya, di mana penundaan dilakukan untuk melindungi warga negara.
"Nah kemudian senarionya ya seperti (pandemi) COVID misalnya yang lalu, kalau kemudian membahayakan jemaah misalnya membahayakan keselamatan, maka skenario untuk menunda bisa jadi muncul apabila keselamatan warga negara kita terancam," ujar Dahnil. Ia menekankan bahwa prioritas utama, sesuai pesan Presiden Prabowo Subianto, adalah keselamatan jemaah haji.
Koordinasi dengan DPR dan Jadwal Keberangkatan
Dahnil menyatakan bahwa Kemenhaj akan terus berkoordinasi dengan DPR untuk membahas skenario-skenario ini lebih lanjut. "Tentu kita akan bicara dengan DPR, kita akan bicara akan sesuai dengan petunjuk dari presiden seperti apa, yang jelas kalau tadi disampaikan Presiden, orientasi kami di kementerian haji dan orientasi Presiden, keselamatan jamaah adalah yang pertama dan utama jadi disiapkan," katanya.
Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa jika eskalasi konflik menurun dan keamanan terjamin, skenario keberangkatan haji kloter pertama tetap direncanakan pada 22 April 2026. "Apabila tidak ada perubahan skenario atau eskalasi konflik menurun dan itu menjamin keselamatan warga negara Indonesia berangkat haji, maka kan tanggal 22 April itu adalah keberangkatan haji kloter pertama," ujarnya.
Dengan berbagai skenario yang disiapkan, Kemenhaj berupaya untuk memastikan bahwa pelaksanaan ibadah haji tahun ini dapat berjalan dengan lancar dan aman, meski di tengah ketidakpastian geopolitik di kawasan Timur Tengah.
