Perkembangan teknologi komputasi kuantum diprediksi akan membawa tantangan baru bagi keamanan siber di masa depan. Menanggapi hal ini, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menyelenggarakan Workshop Post-Quantum Cryptography (PQC) pada awal Juli 2026 di Malang. Forum ini menjadi ajang kolaborasi nasional yang mempertemukan perwakilan dari pemerintah, industri, akademisi, lembaga riset, dan sektor strategis nasional untuk membangun kesiapan Indonesia dalam menghadapi era komputasi kuantum sekaligus memperkuat fondasi keamanan digital nasional.
Ancaman Kuantum terhadap Kriptografi Konvensional
Meskipun saat ini komputer kuantum belum mampu mengancam sistem kriptografi yang digunakan secara luas, potensi ancaman di masa depan sangat signifikan. Teknologi kuantum berpotensi mengurangi tingkat keamanan algoritma kriptografi kunci publik seperti RSA dan Elliptic Curve Cryptography (ECC) yang menjadi fondasi layanan digital—mulai dari identitas digital, sertifikat elektronik, hingga transaksi dan komunikasi aman. Oleh karena itu, transisi menuju PQC menjadi langkah strategis untuk memastikan keamanan infrastruktur digital tetap terjaga dalam jangka panjang.
Workshop ini tidak hanya membahas ancaman, tetapi juga langkah antisipatif yang telah diambil oleh berbagai negara. Indonesia, melalui forum ini, ingin mempercepat pemahaman dan implementasi PQC di tingkat nasional.
Pentingnya Kolaborasi Lintas Sektor
Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Edwin Hidayat Abdullah, menekankan pentingnya meningkatkan pemahaman mengenai PQC di kalangan regulator dan pelaku industri. Menurutnya, tantangan utama bukan hanya mengembangkan teknologi, tetapi juga menerjemahkan konsep akademik menjadi kebijakan, standar, dan implementasi yang dapat diadopsi secara luas.
Sementara itu, Direktur Kebijakan Teknologi Keamanan Siber dan Sandi BSSN, Giyanto Awan Sularso, menegaskan bahwa kesiapan menghadapi ancaman terhadap sistem kriptografi era kuantum perlu dilakukan secara bertahap. Langkah tersebut meliputi pemetaan penggunaan kriptografi saat ini, penilaian risiko, serta penyusunan roadmap migrasi menuju sistem yang lebih tahan terhadap ancaman kuantum. BSSN telah menyiapkan kerangka migrasi PQC yang dilaksanakan secara bertahap: inventarisasi aset kriptografi, penilaian risiko, penyusunan prioritas, perencanaan migrasi, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Pendekatan ini memastikan migrasi pada kementerian, lembaga, BUMN, dan sektor strategis berjalan terukur, aman, serta selaras dengan standar nasional dan internasional.
Telkom Dorong Sinergi untuk Keamanan Digital
Direktur Strategic Business Development & Portfolio Telkom, Seno Soemadji, mengatakan bahwa transformasi digital harus berjalan beriringan dengan transformasi keamanan digital. Semakin tinggi tingkat digitalisasi, semakin besar kebutuhan membangun fondasi keamanan yang mampu mengantisipasi ancaman masa depan. "Post-Quantum Cryptography bukan sekadar isu teknologi, tetapi bagian dari kesiapan nasional menjaga kepercayaan terhadap ekosistem digital Indonesia. Karena itu, Telkom menyelenggarakan workshop ini untuk membangun kolaborasi lintas ekosistem agar pemerintah, BUMN, industri, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan dapat mulai menyiapkan langkah bersama sejak sekarang," ujar Seno dalam keterangannya, Selasa (28/7/2026).
Seno menambahkan bahwa kesiapan menghadapi era kuantum tidak dapat dilakukan secara parsial. Dibutuhkan sinergi yang kuat dalam membangun standar, talenta, riset, sampai implementasi sehingga Indonesia memiliki kapabilitas yang semakin mandiri dalam menjaga keamanan data dan infrastruktur digital nasional.
Riset dan Demo Implementasi PQC
Workshop ini juga menampilkan berbagai hasil riset serta demonstrasi implementasi dari akademisi dan pelaku industri. Diskusi mencakup pengembangan Quantum-Safe QRIS, simulasi penerapan quantum computing, dan implementasi hybrid cryptography untuk identitas digital, sertifikat elektronik, serta komunikasi aman. Para peserta mendapatkan gambaran nyata tentang bagaimana PQC dapat diterapkan dalam berbagai skenario digital.
Forum ini menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk memperkuat kesiapan ekosistem nasional, antara lain penyusunan roadmap nasional transisi menuju PQC, identifikasi use case prioritas untuk implementasi awal, pengembangan pilot project, serta penguatan kolaborasi riset dan pengembangan talenta. Area potensial untuk implementasi awal meliputi perlindungan komunikasi digital, layanan keuangan, identitas digital, cloud, cybersecurity, Public Key Infrastructure (PKI), Hardware Security Module (HSM), serta sistem layanan publik dan infrastruktur digital strategis.
Partisipasi Pemangku Kepentingan
Hadir sebagai pembicara dalam workshop ini antara lain Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah; Direktur Kebijakan Teknologi Keamanan Siber dan Sandi BSSN Giyanto Awan Sularso; Managing Director Strategic Technology Initiatives BPI Danantara, Ricardo Irwan Rei; serta Direktur Strategic Business Development & Portfolio Telkom, Seno Soemadji. Selain itu, pakar dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Telkom University, Universitas Pertahanan RI, IBM, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Peruri, BSSN, dan Universitas Brawijaya turut memaparkan perkembangan teknologi, hasil riset, hingga implementasi awal PQC pada berbagai sektor.
Workshop ini menjadi wadah membangun pemahaman bersama tentang pentingnya mempersiapkan transisi menuju teknologi kriptografi yang dirancang untuk menghadapi ancaman komputasi kuantum. Melalui forum ini, para pemangku kepentingan berdiskusi mengenai tantangan, peluang, dan langkah strategis menuju ekosistem digital Indonesia yang lebih aman, tangguh, dan berdaya saing.
Sebagai bentuk komitmen memperkuat ekosistem digital nasional, Telkom terus mengorkestrasi kolaborasi lintas sektor untuk membangun fondasi keamanan digital Indonesia. Melalui sinergi tersebut, Telkom mendorong terwujudnya ekosistem digital yang semakin tangguh, terpercaya, dan siap menghadapi tantangan keamanan digital di era komputasi kuantum guna mendukung transformasi digital nasional yang berkelanjutan.
