Hamas mengecam keras rencana pembangunan 12.000 unit rumah baru di permukiman Israel yang berada di wilayah Tepi Barat. Rencana tersebut dinilai sebagai upaya memperluas penguasaan Israel atas wilayah Palestina sekaligus mempercepat pengusiran warga dari tanah tempat tinggal mereka.
Kecaman Hamas terhadap Rencana Permukiman
Kecaman itu disampaikan Hamas melalui pernyataan pada Selasa (14/7/2026), setelah pemerintah Israel mencapai kesepakatan dengan Administrasi Sipil untuk Yudea dan Samaria mengenai pembangunan ribuan unit permukiman. Hamas menyebut kesepakatan antara pemerintah pendudukan yang ekstremis dan Dewan Permukiman di Tepi Barat utara untuk membangun 12.000 unit permukiman baru, serta mengalokasikan 8 miliar shekel (sekitar Rp 35,2 triliun) bagi infrastruktur permukiman, sebagai kesepakatan berbahaya dan kriminal.
Dampak Rencana Pembangunan bagi Warga Palestina
Hamas menilai langkah ini merupakan bagian dari upaya sistematis Israel untuk memperkuat kontrol atas Tepi Barat dan mengusir warga Palestina dari tanah mereka. Selain itu, alokasi dana sebesar 8 miliar shekel untuk infrastruktur permukiman dianggap sebagai bentuk agresi terhadap hak-hak rakyat Palestina. Organisasi internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebelumnya telah mengecam perluasan permukiman Israel karena melanggar hukum internasional dan menghambat solusi dua negara.
Respons Pemerintah Israel
Pemerintah Israel, di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, tidak menanggapi langsung kecaman Hamas. Namun, Israel secara konsisten membela kebijakan permukiman dengan alasan keamanan dan sejarah. Rencana pembangunan ini diperkirakan akan memicu ketegangan lebih lanjut di kawasan, terutama setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 dan perang di Gaza yang masih berlangsung.
"Hamas menyebut kesepakatan antara pemerintah pendudukan yang ekstremis dan Dewan Permukiman di Tepi Barat utara untuk membangun 12.000 unit permukiman baru, serta mengalokasikan 8 miliar shekel (sekitar Rp 35,2 triliun) bagi infrastruktur permukiman, sebagai kesepakatan berbahaya dan kriminal," demikian pernyataan Hamas, dikutip dari Antara, Rabu (15/7/2026).
